Menteri LH Gandeng Perguruan Tinggi untuk Rumuskan Kebijakan Lingkungan Berbasis Ilmu

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berlandaskan keilmuan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Menurut Hanif, setiap kebijakan harus dilandasi riset akademis agar tata kelola lingkungan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tidak merusak kelestarian alam.

“Kami patut bekerja sama dengan memperkuat fungsi kajian akademisinya. Itu menjadi dasar penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup saat membangun instrumen kebijakan,” ujarnya. Hanif menambahkan, hampir 90 persen instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup berlandaskan kajian ilmiah. Karena itu, melibatkan perguruan tinggi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.

Keterlibatan dunia kampus, kata Hanif, mencakup banyak aspek, mulai dari perumusan instrumen kebijakan, pemberlakuan sistem pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lingkungan. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan peran penting lulusan pascasarjana, terutama dalam membantu pemerintah daerah gubernur, bupati, dan wali kota menentukan persetujuan lingkungan bagi suatu proyek. “Secara aktual di lapangan, para lulusan ini bisa menjadi kunci dalam memutuskan apakah suatu kegiatan layak diberikan persetujuan lingkungan atau tidak,” jelasnya.

Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo, menyambut baik sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa lulusan pascasarjana harus menjadi garda depan dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Kehadiran Menteri LH, menurutnya, sekaligus menekankan bahwa arah pembangunan harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. “Kalau tidak dimulai sekarang, akan susah ke depannya. Insya Allah kami akan memperbanyak kontribusi untuk pelestarian lingkungan hidup di Indonesia,” kata Prof Widodo.

Lebih jauh, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peran kampus sebagai pusat inovasi dalam pengelolaan energi serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dengan begitu, kebijakan lingkungan di Indonesia bukan hanya bersifat administratif, melainkan lahir dari basis keilmuan yang kuat serta mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.