Menteri KP Trenggono: Eselon Menegaskan Bahwa Pejabat yang Bekerja Lambat Tidak Akan Di Toleransi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada Sabtu (26/10/2024) pekan lalu. Dalam momentum peringatan ulang tahun tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan pesan yang memotivasi jajaran di KKP untuk bekerja keras dalam merealisasikan program ekonomi biru.

Trenggono menegaskan bahwa pejabat yang bekerja lambat tidak akan ditoleransi. Ia menyampaikan niatnya untuk mengganti pejabat yang lambat dengan mereka yang mampu bekerja lebih cepat. "Eselon I yang lambat akan dimasukkan ke dalam kotak dulu. Kita ganti dengan yang baru, yang lebih baik, dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, di tahun 2025 tidak ada lagi istilah toleransi, tidak ada," ujar Trenggono sebagaimana dilansir dalam siaran pers di laman resmi KKP, pada Selasa (29/10/2024).

Menambahkan informasi terkait hal ini, Menteri KP Trenggono juga mengungkapkan bahwa ia ingin segera menuntaskan program ekonomi biru dan membutuhkan tim yang siap mendukungnya dalam menjalankan program tersebut. Ia menekankan pentingnya lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi agar sektor kelautan dan perikanan dapat berkelanjutan.

Trenggono menekankan, "Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas." Dalam periode pertamanya sebagai Menteri KKP, Trenggono berusaha membangun program ekonomi biru beserta regulasinya dengan tujuan sebagai peta jalan (roadmap) transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode kedua ini, ia menegaskan perlunya percepatan pelaksanaan lima program ekonomi, mulai dari perluasan kawasan konservasi hingga pembersihan sampah plastik di laut.

Terutama dengan fokus pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, tentu informasi terkait sejarah berdirinya KKP juga menjadi hal yang penting. KKP secara resmi berdiri pada tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Sebelumnya, lembaga ini sempat beberapa kali mengalami perubahan nama sebelum akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dari semua pesan dan tujuan yang disampaikan oleh Menteri KP Trenggono, nampaknya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya percepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Peran KKP dalam menjaga keberlanjutan ekosistem maritim serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dan komitmen Menteri Trenggono dalam memastikan keberlanjutan sektor ini sangatlah diapresiasi.