Menteri Budi Arie Tuding Bandar Judol Inisial T Timses Pram-Rano, Bang Doel: Demi Allah Saya Nggak Kenal!

Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 3, Rano Karno, membantah mengetahui sosok T yang dituduh oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebagai bandar judi online. Budi menyebut T sebagai Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano.

Rano menegaskan bahwa dia tidak mengenal orang tersebut. "Saya nggak kenal orang itu. Demi Allah saya nggak kenal," tegas Bang Doel, sapaan akrab Rano Karno, kepada wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/11/2024).

Selain itu, Bang Doel mengatakan bahwa tim hukumnya saat ini sedang meminta penjelasan dari Budi Arie terkait sosok T tersebut. Dia juga menegaskan bahwa T tidak masuk dalam Tim Pemenangan Pramono-Rano. "Jadi artinya kalau tim hukum memang, ya kalau yang namanya hoaks ya harus kita ingatkan," jelasnya. Bang Doel juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang keliru atau hoaks.

Sebelumnya, Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 3, Pramono Anung, juga menegaskan bahwa dia tidak mengenal sosok bandar judi online (Judol) berinisial T. Dia juga mengungkap bahwa ia belum pernah bertemu dengan sosok tersebut. "Saya sama sekali enggak kenal, saya belum pernah ketemu, jadi saya enggak tahu ya," kata Pramono di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (12/11).

Sementara itu, Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno telah mengajukan Somasi Terbuka terhadap Menteri Koperasi Republik Indonesia dan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Somasi ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan di media massa dan publik bahwa tersangka mafia judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial "T" merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano.

Dalam somasi tersebut, Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Budi Arie kepada media dan publik tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mereka mengacu pada liputan di sejumlah media daring sebagai dasar atau dalil pengajuan somasi ini.

Somasi terbuka ini merupakan langkah hukum untuk menyikapi pernyataan yang dianggap tidak benar dan merugikan pihak yang terkait dengan tuduhan tersebut. Dalam konteks politik, penyebaran informasi yang tidak benar dapat memengaruhi opini publik terhadap kandidat atau partai politik tertentu.

Penting bagi semua pihak, terutama di dunia politik, untuk bersikap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas pernyataan yang diungkapkan kepada media dan publik. Kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak memihak menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemilihan umum.

Dalam konteks hukum, penyebaran informasi palsu atau fitnah dapat berujung pada tuntutan hukum dan reputasi yang tercemar bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan adil menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang muncul akibat pernyataan yang diragukan kebenarannya.

Selain itu, upaya untuk memperjuangkan kebenaran dan membersihkan nama baik dari tuduhan yang tidak benar menjadi hal yang penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi dan tokoh politik yang terlibat. Hal ini juga menjadi peluang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan bukti dan klarifikasi yang dapat membuktikan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian fakta yang dituduhkan.

Dalam konteks politik dan hukum, upaya untuk memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan menjadi prinsip yang tidak hanya penting secara individual, tetapi juga bagi sebuah sistem yang berkeadilan. Keberadaan aturan yang dapat mengatur dan menyelesaikan konflik atau sengketa juga menjadi aspek yang penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan menjaga integritas dalam proses politik dan hukum di Indonesia.