Menteri Amran: Nilai Ekspor Kelapa Diprediksi Akan Meningkat hingga Rp 60 Triliun

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan arahan kepada timnya untuk mempercepat proses hilirisasi di sektor pertanian. Fokus utama dari hilirisasi ini adalah pada komoditas yang bahan bakunya melimpah di Indonesia, seperti kelapa. Dalam konteks itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mampu mengekspor kelapa hingga 2 juta ton, yang bernilai sekitar Rp 20 triliun. Ia percaya bahwa dengan melakukan hilirisasi, nilai ekspor kelapa ini dapat meningkat secara signifikan, bahkan bisa berkisar antara Rp 40 triliun hingga Rp 60 triliun di masa depan. 

Selama konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Pertanian pada Rabu, 28 Mei 2025, Amran menekankan betapa pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan petani serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Ia juga menambahkan bahwa tidak hanya kelapa, tetapi komoditas lainnya seperti kakao juga akan menjadi target penghiliran, yang merupakan bagian dari program kerja sama dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa tingginya harga kelapa bulat di pasar ekspor saat ini membuat para petani lebih memilih untuk mengekspor komoditas tersebut dalam bentuk mentah. Ia menjelaskan bahwa harga kelapa untuk ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri. “Kelapa bulat ini ketika diekspor harganya tinggi. Ketika di dalam negeri harganya murah. Otomatis petani memilih ekspor,” ungkap Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025.

Kondisi ini telah meningkatkan volume ekspor kelapa, terutama ke negara seperti Cina, di mana kelapa mentah sering kali diolah menjadi berbagai produk seperti santan atau susu campuran untuk kopi. Permintaan dari Cina untuk produk olahan kelapa ini sudah mengalami lonjakan, yang membuat pasar semakin menggiurkan bagi para petani dan pengusaha di Indonesia.

Namun, Budi juga menunjukkan adanya keprihatinan mengenai ketersediaan stok kelapa untuk kebutuhan industri dalam negeri. Untuk menyikapi permasalahan ini, pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pungutan ekspor (PE) yang direncanakan akan dibahas dalam waktu dekat. “Kami rencanakan akan mengambil keputusan mengenai pungutan ekspor dalam pekan ini,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan ada keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik, sembari tetap mendorong hilirisasi. Budi menekankan bahwa inti dari permasalahan ini sebenarnya terletak pada harga dan distribusi yang adil bagi semua pihak terkait. Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor melalui hilirisasi, potensi besar yang dimiliki oleh sektor pertanian, terutama kelapa, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani serta perekonomian negara secara keseluruhan.