Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat 2025 Capai Rp1,1 Triliun, Fokus pada Laptop dan Seragam Siswa

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di 159 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Meski anggaran yang disiapkan tergolong besar, Gus Ipul menyampaikan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih relatif rendah hingga akhir Juli 2025. Hal ini disebabkan karena Program Sekolah Rakyat sendiri baru diluncurkan secara resmi pada 14 Juli 2025. “Untuk tahun ini anggaran dari APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung 159 Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul kepada awak media dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa malam (29/7), usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan berbasis asrama (boarding school) yang menyasar siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yakni SD, SMP, dan SMA. Inisiatif ini digagas sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan, daerah tertinggal, serta kelompok yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal yang layak.

Program ini bersifat kolaboratif dan lintas kementerian/lembaga, di mana Kementerian Sosial menjadi pemimpin pelaksana dalam pembangunan infrastruktur, perekrutan tenaga pendidik, hingga pengadaan perlengkapan sekolah. Pelaksanaannya juga didukung oleh kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, serta Kementerian Dalam Negeri, demi memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan — dari fasilitas fisik hingga aspek kesejahteraan siswa — terpenuhi secara optimal.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pengoperasian 100 Sekolah Rakyat hingga akhir Juli 2025. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis, antara lain Sumatera (22 sekolah), Jawa (48), Kalimantan (4), Sulawesi (15), Kepulauan Maluku (4), Papua (3), Bali (1), NTB (2), dan NTT (1). Namun, target ini kemudian meningkat menjadi 159 sekolah, mengingat tingginya kebutuhan dan antusiasme dari berbagai daerah.

Setiap Sekolah Rakyat dirancang untuk memiliki fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas digital, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang makan, serta sarana olahraga dan ibadah. Laptop dan seragam yang menjadi dua fokus utama belanja terbesar dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan akses pembelajaran serta membangun rasa percaya diri dan kesatuan identitas di kalangan siswa. Dengan fasilitas ini, diharapkan siswa dapat menjalani proses belajar yang nyaman, modern, dan terintegrasi.

Selain fasilitas, Program Sekolah Rakyat juga menekankan pentingnya pembinaan karakter, pelatihan keterampilan hidup (life skill), dan pemberdayaan siswa secara holistik. Siswa tidak hanya diajarkan kurikulum nasional, tetapi juga diarahkan untuk memiliki kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, serta empati sosial yang kuat. Program ini juga dirancang untuk menjadi wadah transformasi sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, dan penyintas bencana atau konflik sosial.

Gus Ipul menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap keberhasilan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari misi besar pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menjadi model ideal pendidikan inklusif berbasis negara yang bisa direplikasi secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.