Menkumham Benarkan Eks Kapolda Jatim Bakal Jadi Sekjen Kemenkumham

Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Nico Afinta telah dikonfirmasi akan dipindahkan ke posisi sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas memastikan kabar tersebut kepada wartawan pada hari Minggu (22/9/2024).

Supratman menyatakan bahwa Nico akan menggantikan Andap Budhi Revianto dan rencananya akan dilantik pada Selasa, 24 September 2024.

Sebelumnya, Nico menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Namun, pada Oktober 2022, dia dipindahkan ke jabatan Sahlisosbud Kapolri menyusul tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan 130 orang.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (STIK Lemdiklat) Polri pada tahun 2023 sebelum akhirnya dipindahkan ke posisi Sekjen Kemenkumham pada tahun 2024.

Upaya untuk mengonfirmasi pelantikan Irjen Nico kepada Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu dan AS SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo oleh MNC Portal belum membuahkan respons hingga saat artikel ini ditulis. Hal ini menunjukkan bahwa pelantikan Nico masih menjadi perhatian publik dan pihak terkait.

Pindahnya Nico Afinta ke Kemenkumham merupakan bagian dari serangkaian mutasi di lingkungan kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dinamika di tubuh kepolisian dan juga di lingkungan pemerintahan. Kepindahan Nico ke posisi strategis di Kemenkumham juga menunjukkan keyakinan pemerintah akan kemampuan dan kepercayaan pada Nico Afinta untuk mengemban tugas yang baru.

Pengalaman Nico di berbagai posisi strategis, baik di kepolisian maupun di lembaga pendidikan kepolisian, memperkuat kualifikasi dan kapabilitasnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan Nico sebagai Sekjen Kemenkumham. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang luas, diharapkan Nico mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjalankan tugasnya di Kemenkumham.

Selain itu, pelibatan Nico dalam penanganan tragedi Kanjuruhan juga menunjukkan komitmen dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam situasi krisis. Keberhasilan Nico dalam menangani situasi tersebut juga dapat memberikan kontribusi positif dalam menjalankan tugasnya di Kemenkumham, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan hukum dan HAM di Indonesia.

Hal ini juga memperlihatkan transformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memilih pejabat di lingkungan pemerintahan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang menjadi faktor penentu utama dalam penempatan posisi strategis seperti Sekjen Kemenkumham. Pemerintah perlu memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk memiliki kemampuan dan integritas yang sesuai dengan tuntutan jabatan tersebut.

Pemindahan Nico Afinta ke Kemenkumham juga merupakan sebuah peluang bagi Kemenkumham untuk memperkuat program-programnya, terutama dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Kepemimpinan yang berintegritas dan berkompeten diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam penanganan berbagai isu hukum dan HAM yang menjadi perhatian masyarakat.