Menko PMK Minta Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhadjir Effendy menjadi saksi pada kegiatan nikah bersama gratis. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Barat dan Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah, di Jakarta Barat, kemarin. Pernyataan tersebut menjadi topik hangat dalam diskusi masyarakat terkait kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia.

Menurut Menko PMK,“Saya memenuhi undangan PDM Jakarta Barat untuk menyaksikan sekaligus menjadi saksi pernikahan bersama. Pagi ini dinikahkan 10 pasang pengantin,” ujar Muhadjir usai menjadi saksi pernikahan dan memberikan nasihat pernikahan dalam keterangannya dikutip, Minggu (9/6/2024). Beliau menekankan bahwa pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga yang sudah berada dalam kondisi miskin.

Pernyataan Menko PMK ini sejalan dengan fakta bahwa keluarga miskin seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga akibat pernikahan baru, beban ekonomi keluarga miskin pun akan bertambah. Hal ini memicu permasalahan sosial seperti peningkatan angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Kegiatan nikah bersama yang diselenggarakan oleh PDM Jakarta Barat dan Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah telah terlaksana sebanyak 6 kali dan telah menikahkan sebanyak 59 pasangan pengantin. Menurutnya, dari kegiatan nikah bersama, pihak PDM Jakarta Barat dan Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah harus berkelanjutan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pasangan yang telah dinikahkan. PDM dan masjid perlu mengawal keharmonisan setiap pasangan sesuai dengan syariat Islam.

Muhadjir yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan, pernikahan yang mendambakan kebahagiaan jangan sampai malah menambah keluarga miskin baru. Karenanya, dia meminta supaya kegiatan nikah bersama yang dilakukan PDM Muhammadiyah Jakarta Barat ini menjadi upaya membina pasangan pengantin baru dari segi keharmonisan dan kemapanan ekonomi.

Oleh karena itu, Menko PMK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga guna mencegah terjadinya keluarga miskin baru. Beliau menekankan bahwa perencanaan keluarga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap individu dan keluarga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengendalian kelahiran dan pendidikan seksual.

Sementara itu, penting juga untuk mencermati bahwa tidak semua pernikahan akan menambah jumlah keluarga miskin. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penekanan Menko PMK bukanlah untuk melarang pernikahan, tetapi untuk mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga yang bijak.

Dalam konteks ini, memperhatikan kesejahteraan keluarga dan memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan pelayanan kesehatan merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mencegah terjadinya keluarga miskin baru. Selain itu, penyuluhan dan pendidikan mengenai perencanaan keluarga juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab terkait pernikahan dan keluarga.

Dengan demikian, pernyataan Menko PMK mengenai pentingnya untuk tidak menambah keluarga miskin baru melalui pernikahan merupakan sebuah panggilan untuk memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara holistik. Pernyataan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam mencegah terjadinya keluarga miskin baru serta mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera bagi semua warganya.