Menjaga Marwah di Panggung Dunia: Diplomasi Kesetaraan ala Anies Baswedan

Dalam sebuah diskusi yang memancing nalar publik, ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir melontarkan sebuah skenario hipotetis namun sarat makna kepada Anies Baswedan. Pertanyaannya sederhana namun menukik tajam ke jantung protokol internasional dan harga diri sebuah bangsa: Bagaimana jika Anies, sebagai Presiden, berada dalam posisi di mana kepala negara lain "menyuruhnya" memegang piagam kesepakatan?

Pertanyaan ini bukanlah tanpa konteks. Publik diingatkan pada momen viral di mana Prabowo Subianto terlihat diminta oleh Donald Trump untuk memegang sebuah dokumen di tengah kerumunan pemimpin dunia. Bagi sebagian orang, itu adalah keramahan; namun bagi penganut teori kedaulatan, itu adalah simbol hierarki.

Antara Protokol dan Marwah

Jawaban Anies Baswedan mencerminkan pemahaman mendalam tentang "Diplomasi Kesetaraan". Anies menegaskan bahwa jika situasi itu terjadi padanya, ia tidak akan memegang piagam tersebut sendiri. Sebaliknya, ia akan memberikan isyarat agar orang lain—staf atau pejabat di bawah level kepala negara—yang mengambil dan memegangnya.

Mengapa hal ini penting?


Kesetaraan Kepala Negara: Dalam hubungan internasional, posisi Presiden bukan sekadar individu, melainkan representasi kedaulatan sebuah bangsa. Tidak ada "atasan" dan "bawahan" di antara kepala negara.
Simbolisme Visual: Di era media sosial, satu jepretan foto menjadi narasi abadi. Seorang pemimpin yang "disuruh-suruh" secara visual mengirimkan pesan tentang posisi tawar negaranya di hadapan kekuatan global.
Menjaga Jarak Dignitas: Dengan meminta pihak lain yang memegang, Anies menjaga agar interaksi antar-kepala negara tetap berada pada level koordinasi, bukan subordinasi.


Pesan di Balik Sikap

Strategi diplomasi yang ditawarkan Anies adalah tentang posture (sikap tubuh) politik. Ia ingin menekankan bahwa Indonesia harus berdiri tegak di kancah internasional. Indonesia tidak boleh dipandang sebagai "pembantu" kepentingan negara besar, melainkan mitra yang setara.


"Seorang pemimpin adalah simbol kedaulatan. Di panggung internasional, bahasa tubuh adalah pernyataan politik yang tidak membutuhkan kata-kata."


Diplomasi sebagai Branding Nasional

Langkah ini sejalan dengan upaya branding politik modern yang cerdas. Menolak untuk didikte dalam hal-hal kecil seperti memegang kertas adalah pesan kuat bahwa dalam hal-hal besar—seperti investasi, sumber daya alam, dan pertahanan—Indonesia juga tidak akan bisa didikte dengan mudah.

Kesetaraan bukan berarti permusuhan. Justru dengan menunjukkan harga diri yang tepat, negara lain akan menaruh rasa hormat yang lebih besar. Inilah yang disebut sebagai diplomasi yang berwibawa.