Menjadikan Jakarta sebagai Kota Aman untuk Perempuan dan Anak

Dalam upaya memajukan kota Jakarta sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Bernadia Irawati Tjandradewi, menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur. Menurutnya, Jakarta perlu mengembangkan fasilitas umum yang mendukung keamanan dan kenyamanan, sehingga perempuan dan anak tidak perlu merasa khawatir saat berada di kota ini. Pernyataan ini disampaikan Bernadia dalam sebuah diskusi yang berlangsung di acara "Jakarta Future Festival (JFF) 2025" yang dihelat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Bernadia juga menyoroti pentingnya perbaikan terhadap sarana dan prasarana publik, termasuk layanan transportasi dan kualitas udara yang lebih baik. Dia mengungkapkan keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat di mana masyarakat dapat berjalan kaki tanpa rasa takut akan keselamatan mereka. "Jalan kaki seharusnya menjadi aktivitas yang menyenangkan, tetapi saat ini, banyak orang merasa was-was karena kekhawatiran akan keselamatan mereka," kata Bernadia. Ia mengusulkan agar Jakarta memiliki sistem transportasi yang efisien, bersih, dan bebas dari polusi.

Penting untuk dicatat bahwa menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan dan anak bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Bernadia mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, untuk bersama-sama mencari solusi guna merealisasikan Jakarta yang ideal.

Salah satu langkah konkret yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Sejak 2024, Jakarta telah memiliki 324 RPTRA sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mendukung perlindungan anak. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memenuhi standar kota layak anak.

Dalam proses menjadikan Jakarta sebagai kota global, branding yang kuat sangatlah diperlukan. Bernadia percaya bahwa upaya untuk mempromosikan identitas Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap perempuan dan anak harus melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga warga Jakarta itu sendiri.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Pemprov DKI Jakarta telah memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan. Pamong, yang termasuk di dalamnya para lurah, memiliki kedekatan dengan masyarakat dan berperan penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sangat penting mengingat tingkat kekerasan yang terjadi di Jakarta.

Dinas PPAPP DKI Jakarta juga menyediakan layanan pengaduan gratis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi mereka yang bukan pemukim DKI Jakarta namun mengalami kasus kekerasan di wilayah ini. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki sistem layanan yang mencakup pendampingan, kesehatan, psikologi, bantuan hukum, dan rujukan untuk para korban.

Di setiap pos pengaduan yang berlokasi di RPTRA yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu, terdapat dua petugas yang siap membantu, yaitu konselor dan paralegal. Tugas mereka adalah menerima laporan kekerasan dan melakukan asesmen awal terhadap para korban.

Saat ini, terdapat 44 pos pengaduan di seluruh DKI Jakarta yang memberikan akses lebih baik bagi masyarakat untuk mencari perlindungan. Data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 1.682 kasus. Dari Januari hingga Juni 2025, terjadi 965 kasus kekerasan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa upaya untuk melindungi perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar Jakarta menjadi kota yang lebih aman dan nyaman bagi semua penghuninya.