Mengapa BBM Subsidi Akan Dihapus pada 2027? Ini Penjelasan Luhut

Tampang.com | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pernyataan penting mengenai masa depan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Luhut mengungkapkan kemungkinan penghapusan BBM subsidi pada tahun 2027. Hal ini, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan program satu harga untuk bahan bakar, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Sudah saya sampaikan kepada Presiden bahwa mungkin dalam waktu dua tahun ke depan, kita bisa mencapai harga tunggal,” kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, yang dilansir oleh Kontan pada Kamis, 20 Februari 2025. Dengan adanya rencana penghapusan ini, publik patut bertanya-tanya, apa sebenarnya yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Salah satu alasan utama yang disampaikan oleh Luhut adalah isu penyaluran atau distribusi BBM subsidi yang sering kali tidak tepat sasaran. Menurutnya, kendala ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi energi, di mana subsidi tidak selalu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Saya berpikir dalam dua tahun mendatang, kita bisa memiliki harga bahan bakar yang lebih terjangkau tanpa bergantung pada subsidi,” ungkapnya seperti dikutip dari Kompas.com pada 21 Februari 2025.

Jika BBM subsidi dihapus, pemerintah berencana untuk menyalurkan bantuan subsidi secara langsung kepada individu atau kelompok yang berhak. Hal ini diharapkan akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan efisien, serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Luhut memperkirakan negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar AS.

Dalam upaya menjamin distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI). “Dengan teknologi yang ada saat ini, kami dapat menggunakan AI untuk memastikan bahwa distribusi subsidi dilakukan secara objektif,” jelas Luhut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berkomitmen untuk memanfaatkan inovasi digital dalam pengelolaan sumber daya negara.

Lebih lanjut, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengungkapkan bahwa seluruh target pembangunan penyalur program BBM satu harga telah terpenuhi, dengan jumlah penyalur mencapai 583 unit. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap energi. “Kami akan mengalokasikan kuota sesuai dengan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM,” kata anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman, seperti dilansir dari Antara pada 18 Desember 2025.

Tindakan penghapusan BBM subsidi ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap struktur perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang terencana dan memanfaatkan teknologi modern, pemerintah berharap dapat memberikan akses energi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.