Mendagri Minta ASN yang Mau Naik Jabatan Pindah ke IKN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuat keputusan yang mengejutkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah berambisi untuk naik jabatan. Beliau mengeluarkan instruksi bahwa para ASN yang ingin naik jabatan yang lebih tinggi di lingkungan pemerintah, diwajibkan untuk pindah ke Institut Kebijakan Negara (IKN). Keputusan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan ASN, namun keputusan tersebut diambil untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan para birokrat di tingkat jabatan yang lebih tinggi.

IKN, sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan khusus untuk pemerintah, menjadi pusat pengetahuan yang mengkhususkan diri dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Sebab, menurut Tito, mereka yang mau berinisiatif pindah ke IKN masuk kriteria aparatur sipil negara (ASN) petarung.“Oh saya minta (yang mau naik jabatan pindah dulu ke IKN),” Ujar Tito kepada wartawan di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi. Menurut dia, pindah ke IKN bisa menjadi insentif dalam bentuk promosi jabatan.

Sebagai catatan, kebiasaan dalam birokrasi seringkali menunjukkan bahwa para ASN yang ingin naik jabatan biasanya bermodalkan pada koneksi dan pengalaman kerja. Namun, Mendagri Tito Karnavian berpandangan bahwa untuk menyeimbangkan kebutuhan keterampilan teknis dan keahlian manajerial, beliau ingin para ASN dapat memiliki landasan pengetahuan yang lebih kuat, terutama dalam hal kebijakan publik.

Hal ini tampaknya sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, kompeten, dan berintegritas. Dengan memperoleh pendidikan dan pelatihan di IKN, diharapkan para ASN secara bertahap akan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan dalam rangka memajukan sektor pelayanan publik di Indonesia.

Terkait hal ini, tentu saja muncul pro dan kontra di kalangan para ASN. Ada yang menyambut baik langkah ini, terasa bahwa pelatihan di IKN akan memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam memenuhi syarat untuk naik jabatan. Namun, ada pula yang merasa keberatan, terutama karena pelatihan di IKN berarti mereka harus berpisah dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka saat ini.

Namun, tidak dipungkiri bahwa langkah Mendagri ini memang mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah. Sejalan dengan itu, para ASN diharapkan mampu melihat manfaat jangka panjang dari keputusan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan di IKN, meskipun membutuhkan pengorbanan pribadi.

Sebagai kesimpulan, keputusan Mendagri Tito Karnavian untuk mendorong para ASN yang ingin naik jabatan untuk pindah ke IKN adalah sebuah langkah yang kontroversial namun memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme birokrat di Indonesia. Kendati demikian, tetaplah merupakan tugas pemerintah untuk memastikan bahwa langkah ini tidak merugikan para ASN yang bersangkutan, serta memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan di IKN benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kepentingan pelayanan masyarakat secara umum.