Masih Impor Beras Saat Panen Raya, Di Mana Janji Swasembada?

Tampang.com | Saat para petani di sejumlah wilayah tengah memanen padi, pemerintah justru tetap melanjutkan impor beras dari beberapa negara. Langkah ini kembali memicu kritik tajam: apakah swasembada pangan yang dijanjikan selama ini hanyalah ilusi?

Impor di Tengah Produksi Domestik

Menurut data Badan Pangan Nasional, Indonesia mengimpor lebih dari 1 juta ton beras pada kuartal pertama 2025, meskipun panen raya sedang berlangsung di sentra-sentra padi seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

“Ini jelas kontradiktif. Saat stok dalam negeri melimpah, kenapa justru impor dibuka?” ujar Zainal Arifin, Ketua Serikat Petani Nusantara.

Zainal menilai kebijakan ini membuat harga gabah anjlok di tingkat petani. Banyak dari mereka kesulitan menjual hasil panennya karena Bulog lebih memilih menyerap beras impor yang dianggap lebih murah dan siap konsumsi.

Kebijakan Pangan Dinilai Tak Berpihak pada Petani

Fenomena ini menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional. Pemerintah berdalih impor dilakukan untuk menjaga cadangan beras nasional dan mengantisipasi inflasi. Namun, di sisi lain, para petani merasa diabaikan.

“Selalu yang dikorbankan petani. Saat gagal panen disalahkan, saat panen malah dibanjiri impor,” lanjut Zainal.

Swasembada Hanya Retorika?

Program swasembada pangan yang selama ini digaungkan kembali dipertanyakan. Meski Indonesia beberapa kali mengklaim surplus beras, kenyataannya pemerintah tetap mengandalkan impor setiap tahun.

“Jika kita masih impor di saat produksi tinggi, artinya ada masalah serius di distribusi, pengelolaan stok, dan niat politik,” ujar Dwi Ratnawati, pengamat kebijakan pertanian dari IPB.

Solusi: Perbaiki Tata Niaga dan Perlindungan Petani

Pakar menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam membangun sistem distribusi yang efisien, memperkuat Bulog sebagai penyangga hasil panen petani lokal, dan memastikan stabilitas harga di tingkat hulu.

“Bukan berarti tidak boleh impor, tapi jangan saat panen. Itu melukai keadilan bagi petani,” tegas Dwi.