Luhut Umumkan Mulai 17 Agustus 2024 Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024). Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran. Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi. "Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Dia bilang kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm. Kondisi sulfur yang tinggi tentu akan mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Maka dengan pengembangan bioetanol diyakini bisa menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pada akhirnya, bakal menghemat anggaran negara untuk penyakit pernapasan hingga Rp 38 triliun. "Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Menurut Luhut, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan. "Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa menghemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, setiap kendaraan bermotor yang ingin membeli BBM subsidi harus memiliki kartu elektronik khusus. Kartu ini akan mencatat seberapa banyak BBM subsidi yang telah dibeli oleh pengguna. Jumlah pembelian akan dibatasi sesuai dengan jenis kendaraan dan kategori pengguna, seperti kendaraan pribadi, kendaraan umum, atau kendaraan niaga. Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan BBM bersubsidi secara efisien sesuai dengan kebutuhan riil pengguna.

Kebijakan ini juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sebagian kalangan khawatir bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan bagi masyarakat kurang mampu. Mereka mengkhawatirkan kenaikan harga kebutuhan pokok karena efek dari kenaikan tarif transportasi dan logistik.

Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kebijakan ini. Mengenai sektor transportasi dan logistik, pemerintah juga sedang mengkaji cara untuk mengurangi dampak dari kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan biaya hidup masyarakat.

Dengan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini, diharapkan dapat memberikan efek positif dalam efisiensi penggunaan energi serta pengelolaan subsidi BBM. Namun, penjelasan yang lebih komprehensif dan upaya untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat kurang mampu juga perlu diprioritaskan untuk meminimalisir ketidaknyamanan sosial dan ekonomi akibat kebijakan ini.