Lima Kasus Korupsi BUMN Terbesar yang Mengguncang Perusahaan-Perusahaan Pelat Merah.

Dalam catatan sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, terdapat banyak kasus korupsi yang mencolok. Terbaru, Kejaksaan Agung asal-usul memiliki corak hitam dengan dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Menurut penyelidikan, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai angka mencengangkan, yaitu Rp 193,7 triliun. Kasus ini hanyalah sepenggal dari sekian banyak skandal besar yang pernah terjadi di tubuh BUMN. Berikut ini adalah lima kasus korupsi terbesar yang mengguncang perusahaan-perusahaan pelat merah.

1. PT Timah  

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022. Sebanyak 23 orang tersangka telah ditetapkan, termasuk nama-nama signifikan seperti Harvey Moeis dan Helena Lim. Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa kerugian negara dari kasus ini secara keseluruhan mencapai Rp 300 triliun. Rincian kerugian ini antara lain berasal dari penyewaan alat yang tidak sesuai prosedur senilai Rp 2,28 triliun, pembelian bijih timah ilegal sebesar Rp 26,6 triliun, serta kerusakan ekologi yang mencapai Rp 271 triliun.

Sidang perdana untuk Harvey Moeis, yang berlangsung pada 14 Agustus 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengungkap praktik-praktik ilegal PT Timah yang sudah berlangsung sejak 2015. Tindakan ilegal ini antara lain dilakukan melalui program Mitra Jasa Penambangan, yang melibatkan banyak perusahaan pembida. Selain itu, pengalihan hasil tambang ilegal juga menjadi modus operandi, di mana bijih timah berkualitas tinggi justru dijual ke penerima lain.

2. Pertamina

Kasus korupsi di PT Pertamina turut mengundang perhatian yang besar. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengidentifikasi adanya kolusi antara pejabat di Pertamina dan broker yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Modus operandi dalam kasus ini meliputi pengelolaan yang tidak transparan dalam ekspor dan impor minyak mentah, serta penyaluran subsidi BBM. Tersangka di pihak Pertamina meliputi beberapa pejabat tinggi, antara lain Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan beberapa direktur lainnya, serta beberapa individu dari pihak swasta.

Skandal ini terjadi dalam periode 2018 hingga 2023 dan melibatkan tindakan manipulasi produksi kilang untuk membuka jalan bagi impor dan mark-up harga, yang semuanya mengakibatkan beban APBN yang lebih berat.

3. Dana Pensiun PT Asabri

Kasus korupsi di PT Dana Pensiun Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencatat kerugian yang tak kalah besar, yakni sebesar Rp 22,78 triliun. Mengacu pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BPK, kerugian tersebut diakibatkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk sepanjang periode 2012 hingga 2019. Delapan tersangka ditetapkan dalam skandal ini, termasuk nama-nama terkenal seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.

4. PT Asuransi Jiwasraya

Kasus Jiwasraya pun tidak kalah menyoroti perhatian publik. Sebanyak enam terdakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun. Penemuan ini berdasarkan laporan investigatif BPK yang diterbitkan pada Maret 2020. Jiwasraya, sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, mengalami tekanan likuiditas yang kritis hingga mendapati ekuitasnya tercatat minus Rp 27,24 triliun pada November 2019.

5. Garuda Indonesia

Kasus besar lainnya melibatkan PT Garuda Indonesia, yang pada proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 antara tahun 2011 hingga 2021, mencetak kerugian negara sekitar Rp 9,37 triliun. Kejaksaan Agung melaporkan total kerugian yang dihasilkan dari skandal ini mencapai Rp 8,8 triliun. Pengadaan yang dilakukan dianggap tidak sejalan dengan strategi bisnis Garuda yang seharusnya fokus pada layanan penerbangan penuh.

Dengan memahami kompleksitas dan dampak dari kasus-kasus ini, kita dapat lebih menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.