Lembaga Adat Betawi Didorong Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah

Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani, menyampaikan harapannya agar lembaga adat di Jakarta dapat berperan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Menurutnya, keberadaan lembaga adat tidak hanya penting dalam melestarikan budaya, tetapi juga dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan warga. “Misalnya soal partisipasi masyarakat, aspirasi hingga upaya penyelesaian konflik, lembaga adat bisa menjadi saluran yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Ahad. Beky menekankan bahwa fungsi seperti ini sudah lama dijalankan oleh lembaga adat di berbagai daerah, sehingga Jakarta seharusnya juga memiliki peran serupa yang kokoh dan terstruktur.

Saat ini, pembentukan lembaga adat di Jakarta masih berada pada tahap pembahasan intensif antara berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh Betawi dan pemerintah daerah. Beky menuturkan, meskipun prosesnya belum final, sudah ada kesepakatan prinsip dan benang merah yang kuat di antara para pihak terkait. Ia merujuk pada berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan, yang intinya menempatkan lembaga adat sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini nantinya diharapkan dapat membantu merawat, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Betawi secara berkelanjutan, sekaligus menjadi penghubung yang menjamin adanya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pembentukan lembaga adat Betawi ini mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Dorongan ini semakin kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang mengubah status Jakarta dari Ibu Kota Negara (IKN) menjadi provinsi dengan kekhususan ekonomi nasional dan kota global. Perubahan status tersebut membawa 19 kewenangan baru bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah penguatan sektor kebudayaan. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk menempatkan kebudayaan Betawi sebagai prioritas pembangunan daerah.

Rano Karno menegaskan bahwa penguatan sektor kebudayaan bukan hanya tentang pelestarian warisan budaya Betawi, tetapi juga menyangkut pengembangan peran sosial dan kelembagaan yang dapat memperkuat identitas kota. Menurutnya, budaya Betawi harus dipandang sebagai elemen penting yang membentuk karakter Jakarta sebagai kota yang berbudaya, inklusif, dan berdaya saing. Dengan posisi yang lebih strategis, lembaga adat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kehidupan masyarakat modern, sekaligus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan publik.

Beky optimistis bahwa jika lembaga adat terbentuk dan difungsikan secara optimal, perannya tidak akan berhenti pada kegiatan seremonial atau pelestarian simbolik semata. Lebih dari itu, lembaga adat bisa menjadi instrumen yang memfasilitasi dialog, memediasi konflik, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Kolaborasi yang erat antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat dinilai akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan pelestarian identitas budaya. Dengan begitu, Jakarta tidak hanya tumbuh sebagai kota global, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal yang menjadi jati dirinya.