Legislator PDIP Tagih Data Tapera ke Menteri Basuki

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyoroti isu terkait dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi program strategis pemerintah. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat banyak protes dan kritikan dari masyarakat. Pada rapat Komisi V DPR RI Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang digelar pada Kamis (6/6/2024) Tapera menjadi salah satu bahasan menarik.

Dalam sebuah pertemuan yang diadakan belum lama ini, Kritikan Tapera pun dating dari salah satu Legislator asal PDIP, Irene Yusiana Roba yang menyayangkan Menteri Basuki belum memberikan keterangan jelas dan tegas perihal program Tapera ke publik. Bahkan ia pun menyinggung isu subsidi antar warga negara yang dinilai sebagai bukti negara tak bisa mengatasi permasalahan masyarakat.

Menurut Yusiana, inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, transparansi juga dianggap sebagai upaya untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan atau ketidakberesan dalam pengelolaan dana Tapera, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Basuki, Yusiana secara tegas meminta agar pemerintah segera memberikan akses terhadap data Tapera. Mereka menyampaikan bahwa data transparan dan akurat diperlukan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi legislator untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program Tapera secara lebih komprehensif.

Sebagai respons, Menteri Basuki menyambut dengan baik permintaan Yusiana tersebut. Beliau berjanji akan segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk menyediakan data Tapera yang diminta. Menteri Basuki menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk menjalankan program Tapera dengan baik dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, Yusiana juga menekankan pentingnya akses publik terhadap data tersebut. Mereka berharap bahwa informasi terkait Tapera tidak hanya tersedia bagi pihak terkait di lingkungan pemerintah, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dianggap sebagai langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program yang bersifat publik.

Kritik dan keluhan Yusiana terhadap keterbukaan data Tapera menunjukkan betapa pentingnya aspek transparansi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Menjadi tugas moral bagi pemerintah untuk secara berkala menyediakan informasi yang jelas terkait kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Semoga dengan adanya tekanan dan kritik dari legislator PDIP, Irene Yusiana Roba ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Tapera agar lebih efektif dan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.