Layanan Publik Kini Serba Digital, Tapi Masyarakat Daerah Masih Banyak yang Tertinggal!

Tampang.com | Pemerintah tengah gencar melakukan digitalisasi layanan publik, mulai dari pembuatan KTP elektronik, pengurusan BPJS, hingga akses administrasi kependudukan secara online. Namun di balik klaim efisiensi, muncul realitas lain: sebagian masyarakat di daerah tertinggal belum bisa menikmati transformasi ini akibat keterbatasan akses teknologi.

KTP Digital, SIM Online, Tapi Sinyal Masih Lemah di Desa
Layanan yang dulunya manual kini bisa diakses lewat aplikasi atau situs web. Tapi di banyak wilayah pelosok, jaringan internet masih lambat atau bahkan tidak tersedia. Warga terpaksa menempuh jarak jauh ke kota hanya untuk mengurus dokumen.

“Digitalisasi tidak boleh hanya jadi proyek kota besar. Harus ada jaminan bahwa semua warga, tanpa kecuali, bisa mengakses layanan dasar negara,” kata Reni Iskandar, dosen kebijakan publik Universitas Negeri Malang.

Kesenjangan Literasi Digital Jadi Hambatan Nyata
Selain akses internet, masalah literasi digital menjadi kendala besar. Banyak warga lanjut usia atau dengan pendidikan rendah kesulitan menggunakan aplikasi layanan publik. Akibatnya, mereka malah makin terpinggirkan dalam sistem pelayanan baru.

Layanan Jadi Kaku dan Sulit Diakses yang Tak Punya Gadget
Digitalisasi semestinya mempermudah, bukan memperumit. Sayangnya, banyak layanan publik kini hanya tersedia secara daring, tanpa alternatif layanan manual yang memadai, sehingga tidak semua warga bisa terlayani dengan adil.

Solusi: Perlu Pendekatan Inklusif dan Bertahap
Pemerintah harus melakukan pemerataan infrastruktur digital, termasuk jaringan dan perangkat. Program pelatihan digital dasar bagi masyarakat desa dan lansia juga penting agar mereka tidak tertinggal dalam transformasi ini.

Teknologi untuk Semua, Bukan Hanya yang Mampu Mengaksesnya
Transformasi digital layanan publik akan gagal jika masih menciptakan kelas sosial baru: mereka yang bisa mengakses, dan yang tak bisa. Inklusivitas harus menjadi fondasi utama digitalisasi pemerintahan.