Layanan Publik Digital Semakin Canggih, Tapi Tak Semua Warga Bisa Akses

Tampang.com | Dari pengurusan KTP, pajak, hingga layanan kesehatan — hampir semua kini sudah bisa dilakukan secara digital. Namun di balik gencarnya transformasi digital, kesenjangan akses dan literasi warga masih menjadi batu sandungan.

SPBE Naik Kelas, Tapi Akses Belum Merata
Pemerintah melalui program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan semua layanan publik bisa diakses secara online pada 2025. Menurut laporan Kementerian PAN-RB, nilai indeks SPBE nasional tahun 2024 naik menjadi 2,95 dari skala 5.

Namun, survei dari Katadata Insight Center menyebutkan bahwa lebih dari 30% warga di daerah belum pernah mengakses layanan publik digital, terutama karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan pemahaman cara pakai.

Keluhan Warga: “Aplikasinya Banyak, Tapi Bikin Bingung”
Alih-alih memudahkan, banyak warga justru mengeluhkan fragmentasi aplikasi layanan. Setiap instansi punya aplikasi sendiri-sendiri, tanpa sistem yang terintegrasi dan antarmuka yang ramah pengguna.

“Buat daftar antrean RS beda aplikasi, cek bantuan sosial beda lagi, belum urus pajak kendaraan. Ribet,” ujar Sri (47), warga Bekasi.

Kesenjangan Digital = Kesenjangan Hak
Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis inklusif. Warga lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan mereka yang tinggal di daerah tanpa infrastruktur digital memadai, menjadi kelompok paling tertinggal. Akibatnya, mereka rawan kehilangan hak atas layanan publik yang seharusnya mudah diakses.

Solusi: Integrasi Aplikasi dan Edukasi Digital
Pengamat teknologi publik dari UI, Irfan Hidayat, menyarankan agar pemerintah fokus pada satu portal terpadu alih-alih membuat banyak aplikasi berbeda. Selain itu, pendampingan warga dan pelatihan literasi digital harus dilakukan berkelanjutan, terutama di daerah.

Kesimpulan
Layanan publik digital bisa menjadi solusi cepat dan efisien — asal tak meninggalkan mereka yang paling membutuhkan. Digitalisasi tanpa inklusi hanya akan memperlebar jurang ketimpangan hak layanan.