Layanan Imigrasi Dikeluhkan Masyarakat, Sistem Error dan Antrian Panjang Masih Terjadi
Tanggal: 10 Mei 2025 17:33 wib.
Tampang.com | Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial kembali ramai oleh keluhan masyarakat terhadap pelayanan imigrasi. Antrian panjang, situs error saat pendaftaran online, dan pelayanan lambat menjadi sorotan publik. Masalah klasik ini tampaknya belum juga terselesaikan meski digitalisasi terus dikampanyekan.
Digital Tapi Belum Siap
Imigrasi Indonesia telah menerapkan sistem permohonan paspor secara online, namun kenyataannya sistem kerap error, terutama pada jam-jam sibuk.
“Saya sudah coba daftar sejak jam 7 pagi, tapi sistem terus error. Akhirnya tetap datang langsung dan ikut antrian panjang,” ujar Dita, warga Depok yang mengurus paspor anaknya.
Keluhan seperti ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur hanya akan memperparah pengalaman pengguna.
Masalah SDM dan Manajemen Antrian
Selain kendala sistem, antrean panjang di kantor imigrasi juga disebabkan oleh kurangnya SDM dan manajemen antrian yang belum efisien.
“Kita temukan banyak kantor yang masih bergantung pada tenaga manual untuk memverifikasi berkas, padahal sebagian besar proses seharusnya bisa dilakukan otomatis,” ujar Taufik Mardiana, pengamat kebijakan pelayanan publik.
Keluhan Terulang, Solusi Tak Muncul
Masalah serupa sebenarnya sudah berulang sejak beberapa tahun lalu. Namun perbaikan tampaknya bersifat tambal sulam, tanpa perombakan sistemik.
“Setiap kali ada keluhan, hanya dijawab dengan permintaan maaf. Tidak ada evaluasi menyeluruh soal akar masalah,” ujar Taufik.
Kerugian Masyarakat dan Ekonomi
Pelayanan publik yang lambat dan tidak efisien seperti ini menimbulkan kerugian, bukan hanya secara waktu, tapi juga secara ekonomi.
“Waktu masyarakat habis di antrean, produktivitas terganggu, biaya tambahan muncul. Ini harus dilihat sebagai kerugian sistemik,” ungkap Shinta, analis kebijakan sosial dari LIPI.
Transparansi dan Reformasi Layanan Dibutuhkan
Masyarakat kini menuntut transparansi atas sistem yang digunakan serta roadmap reformasi pelayanan imigrasi. Harus ada audit teknologi, evaluasi proses, dan pelibatan publik dalam pembenahan sistem.
“Pelayanan imigrasi bukan sekadar urusan paspor. Ini wajah negara di mata warganya dan di mata dunia,” tutup Taufik.