Lapak PKL di Puncak Dibongkar

Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu memastikan penertiban lapak PKL di sepanjang Jalur Puncak dilakukan secara humanis. Nantinya, pedagang yang ditertibkan akan ditata dan relokasi ke Rest Area Gunung Mas Puncak."Pada kesempatan ini, saya titip beberapa hal pertama lakukan pergeseran secara humanis. Rasanya hari ini momentum untuk kita mulai dan saya yakin warga masyarakat terutama pedagang sudah mengetahui hal ini," ucap Asmawa Tosepu saat memimpin apel persiapan penertiban lapak PKL di Rest Area Gunung Mas Puncak, Senin (24/6/2024).

Asmawa Tosepu menjelaskan, pemanfaatan rest area ini sangat penting. Selain memberikan jaminan dalam melakukan usaha, pihaknya juga ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang terutama di wilayah Puncak Kabupaten Bogor.

Penataan pedagang di wilayah Puncak ini juga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2015 pasal 12 grup G terkait penertiban pada bangunan tanpa izin. Perlu diketahui, Rest Area Gunung Mas telah dibangun sejak 8 tahun lalu pada tahun 2017. Hal ini berdasarkan perjanjian antara para pedagang dan DPRD Kabupaten Bogor yang akan secara sukarela dipindahkan dan menempati jika rest area sudah terbangun.

"Rest area sudah kami bangun, tentu harus segera dimanfaatkan jangan sampai mubazir. Saya pikir sosialisasi sudah cukup, pemberitahuan sudah, pengumuman sudah, hari ini kita dorong untuk ayo sama-sama memanfaatkan rest area ini," beber Asmawa Tosepu. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pedagang kawasan Puncak untuk memahami bahwa penggeseran ini bukan hanya dalam rangka ketertiban umum, tetapi juga untuk estetika kawasan Puncak.

Sebab, kawasan Puncak menjadi ikon Kabupaten Bogor, sehingga perlu dijaga estetikanya, keasriannya termasuk dalam rangka mengurangi terjadinya kemacetan di kawasan Puncak. 

Selain itu, Pemkab Bogor memastikan akan terus melakukan penertiban, bukan hanya di Kawasan Puncak. Namun juga di seluruh wilayah Kabupaten Bogor."Tentunya akan kami lakukan secara humanis, karena kawasan-kawasan lain juga membutuhkan kehadiran kita seperti ini. Itulah tugas pemerintah salah satunya adalah menjadi regulator memastikan lahirnya ketertiban di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.

Namun, di sisi lain, pembongkaran lapak PKL ini juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi para pedagang yang kehilangan sarana berjualan mereka. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dari usaha dagang di lapak-lapak tersebut, sehingga keputusan pembongkaran ini mengguncang stabilitas ekonomi keluarga para PKL tersebut.

Dengan dibongkarnya lapak PKL di Puncak, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya mendukung upaya pembenahan lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan wisata yang lebih tertib dan terencana. Semoga tindakan ini dapat menjadi pijakan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tertata di destinasi wisata Puncak, sehingga keindahan alamnya dapat dinikmati oleh semua orang dengan lebih baik.