Kuota FLPP Dijamin Jadi 200 Ribu, Tapi Tunggu Proses Kemenkeu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menegaskan bahwa penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga mencapai 200.000 unit masih dalam proses di Kementerian Keuangan.

Airlangga tidak memberikan detil mengenai proses tersebut, namun ia memastikan bahwa peningkatan kuota dari sebelumnya 166.000 unit pada tahun ini menjadi 200.000 unit sudah merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.

"FLPP masih menunggu koordinasi di Kementerian Keuangan, karena program ini menggunakan anggaran. Jadi itu masih dalam proses, dan tidak ada yang dapat kita lakukan selain menunggu. Proses tersebut sudah dijalankan dan merupakan keputusan pemerintah," ujar Airlangga dalam acara sarasehan bersama Kadin di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).

Airlangga juga menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut dilakukan mengingat kuota FLPP telah mencapai target 166.000 unit pada tahun ini.

Sebagai informasi tambahan, sasaran dari program FLPP adalah MBR yang berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dengan batasan penghasilan bulanan maksimum sebesar Rp8 juta, mengacu pada keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalokasikan dana sebesar Rp13,72 triliun untuk program FLPP, dengan target penyaluran sebanyak 166.000 unit rumah kepada MBR.

Menurut Airlangga, sektor perumahan merupakan elemen penting yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Selain FLPP, pemerintah juga memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan maupun rumah susun sebesar 100% hingga Desember 2024.

"Pemerintah menanggung 100% biaya PPN, sehingga properti ini mendapat dukungan kuat. Untuk properti dengan harga hingga Rp5 miliar, pemerintah menanggung Rp2 miliar, sementara sisanya ditanggung oleh pembeli," ungkapnya.

Terlepas dari berbagai upaya tersebut, peningkatan kuota FLPP menjadi 200.000 unit merupakan langkah yang diupayakan pemerintah dalam mendukung akses perumahan bagi MBR. Proses peningkatan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, termasuk dalam mendukung program kebijakan pemerintah terkait perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pentingnya akses perumahan bagi MBR juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan di sektor perumahan. Melalui peningkatan kuota FLPP, diharapkan dapat meningkatkan akses perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kuota FLPP, diperlukan sinergi antar instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memastikan kelancaran dalam implementasi peningkatan kuota tersebut. Proses koordinasi dan persiapan anggaran yang diperlukan perlu dijalankan secara efisien untuk memastikan percepatan penyaluran kuota FLPP yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dukungan terhadap sektor perumahan menjadi penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Seiring dengan program insentif PPN DTP, peningkatan kuota FLPP menjadi 200.000 unit diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan sektor perumahan dan ekonomi padaumumnya.