KTP Digital Wajib Mulai Tahun Ini! Bagaimana Nasib Daerah Tanpa Akses Internet?

Tampang.com | Pemerintah resmi mewajibkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital mulai tahun ini, sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Namun kebijakan ini memicu kekhawatiran, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital.

Menurut data Kemendagri, baru sekitar 38 juta penduduk yang mengaktifkan IKD dari target lebih dari 200 juta warga. Artinya, mayoritas masyarakat masih belum siap menghadapi sistem yang sepenuhnya digital ini.

Digitalisasi Dikebut, Tapi Akses Belum Merata
Warga di kota besar mungkin tak menghadapi kendala besar. Tapi bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang sinyal telepon saja sering hilang? Apalagi sebagian besar warga lansia masih asing dengan aplikasi digital.

“Di desa kami, banyak yang bahkan belum tahu cara unduh aplikasi Dukcapil. Kami butuh bimbingan, bukan cuma instruksi,” ujar Daryati, warga dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Risiko Digital Gap dan Administrasi Tertunda
Penerapan sistem digital tanpa kesiapan infrastruktur hanya akan menimbulkan kesenjangan layanan. Warga bisa kesulitan mengakses BPJS, bantuan sosial, atau mengurus dokumen jika tak punya KTP digital.

“KTP digital bisa jadi solusi modern, tapi jika tak inklusif, justru memperbesar ketimpangan,” kata Fahmi Ridlwan, dosen kebijakan publik di Universitas Indonesia.

Butuh Pendekatan Bertahap dan Edukasi
Para pengamat mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada target angka, tapi juga kualitas implementasi. Pelatihan digital untuk masyarakat, terutama lansia dan penduduk daerah tertinggal, harus digencarkan.

“Program digitalisasi harus dibarengi literasi dan kesiapan jaringan. Jangan sampai warga dipersulit karena belum familiar,” tambah Fahmi.

Langkah yang Perlu Diambil
Agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang, beberapa langkah yang disarankan antara lain:



Perluasan infrastruktur internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).


Edukasi langsung oleh petugas Dukcapil di lapangan.


Skema transisi yang fleksibel antara KTP fisik dan digital.


Sistem bantuan untuk warga tanpa perangkat smartphone.



Identitas digital memang bagian dari masa depan, tapi jika tak dilaksanakan dengan bijak, justru bisa mengorbankan hak administrasi jutaan warga.