KTP Digital Diperluas, Tapi Banyak Warga Gagal Akses! Siapa yang Diuntungkan?

Tampang.com | Pemerintah terus memperluas program KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Namun di banyak daerah tertinggal dan pelosok, warga justru mengeluh kesulitan dalam mengakses layanan ini. Minimnya jaringan internet, kurangnya perangkat, hingga tidak meratanya sosialisasi menjadi hambatan besar.

Digitalisasi Cepat, Sosialisasi Lambat
Kementerian Dalam Negeri menargetkan puluhan juta warga telah memiliki KTP digital pada akhir tahun ini. Namun di banyak kabupaten terpencil, petugas Dukcapil belum melakukan sosialisasi menyeluruh. Banyak warga bahkan tidak tahu bahwa KTP fisik akan digantikan versi digital.

“Kalau kami tidak punya HP, tidak ada sinyal, terus gimana mau pakai KTP digital?” ujar Darmi (47), warga desa di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Tidak Semua Daerah Siap Digital
Transformasi digital butuh infrastruktur yang memadai. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak wilayah belum tersentuh layanan internet stabil, apalagi perangkat digital yang dibutuhkan untuk mengakses IKD. Ini memunculkan kekhawatiran soal eksklusi digital yang memperlebar ketimpangan layanan kependudukan.

Risiko Kehilangan Hak Layanan
Beberapa warga mengaku khawatir tidak bisa mengakses layanan publik seperti BPJS, perbankan, hingga bantuan sosial jika KTP fisik benar-benar dihapus. Apalagi tidak semua warga mampu memiliki smartphone yang kompatibel dengan aplikasi IKD.

Kebijakan Bagus, Tapi Harus Bertahap dan Merata
Para pengamat mendukung digitalisasi sebagai langkah modernisasi, tapi menekankan pentingnya kesiapan daerah dan edukasi warga sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Kebijakan ini harus inklusif. Jangan sampai teknologi hanya memudahkan yang sudah melek digital, sementara yang lain justru tertinggal,” tegas Andi Gunawan, peneliti dari Institute for Digital Inclusion.

Solusi: Perluasan Infrastruktur dan Opsi Hybrid
Pemerintah perlu memastikan semua daerah memiliki infrastruktur dasar seperti sinyal dan perangkat sebelum menerapkan kewajiban IKD. Selain itu, keberadaan KTP fisik sebaiknya tetap dipertahankan sebagai opsi bagi warga yang belum mampu mengakses versi digital.