Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan

Pembakaran gedung DPRD dan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) di Papua Selatan mendapat perhatian luas akhir-akhir ini. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan hasil seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) yang dianggap tidak transparan dan tidak memihak kepada orang asli Papua. 

Kejadian dimulai ketika massa berkumpul untuk mengekspresikan kekecewaan mereka, yang kemudian berujung pada pembakaran gedung Kantor BKSDM Mappi. Penegak hukum yang berada di lokasi tidak mampu menghentikan aksi pembakaran tersebut.

Sebelum membakar kantor BKSDM Mappi, para massa juga menghancurkan Kantor DPRD Mappi, fasilitas Taman Mappi Bangkit, serta videotron yang berdekatan. Selain itu, mereka juga melakukan aksi perusakan dan penjarahan terhadap sejumlah barang elektronik milik DPRD Mappi.

Salah satu pelamar CPNS, Natalis Yero, mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa aksi kerusuhan dipicu oleh kekecewaan massa atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak memihak kepada orang asli Papua. Natalis juga menyoroti ketidaksesuaian dalam penilaian hasil tes CPNS antara pelamar lulusan SMA dan sarjana di Papua Selatan.

Kekecewaan tersebut juga disuarakan oleh pelamar CPNS lainnya, Maksi Tokiyo, yang merasa bahwa hasil seleksi tidak adil bagi orang asli Papua, terutama warga Mappi. Menurut Maksi, ada sarjana yang mendapatkan kuota CPNS bukan dari Mappi, melainkan dari luar daerah.

Dalam aksinya, massa juga menuntut pertanggungjawaban dari kepala daerah karena hasil seleksi CPNS dinilai merugikan orang asli Papua. Mereka mengancam akan melakukan aksi protes yang lebih besar jika tidak dapat bertemu dengan penjabat bupati dan diberi penjelasan secara transparan. Ancaman tersebut termasuk kemungkinan membakar Bandara Kepi Kabupaten Mappi.

Kejadian ini menjadi bagian dari rentetan aksi protes terkait hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait dan diperlukan penanganan yang bijaksana agar konflik tidak semakin membesar dan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.