Krisis Air Bersih Meningkat, Kiriman Tangki Tak Lagi Cukup?

Tampang.com | Musim kemarau yang datang lebih awal tahun ini mulai menimbulkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa sebagian besar Jawa, Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Sumatera mengalami anomali hujan dan penurunan curah hujan hingga 40% sejak awal April 2025.

Dampaknya langsung terasa. Warga di Gunungkidul, Indramayu, hingga Sumbawa mulai mengantre kiriman air tangki dari pemerintah daerah.

Ketergantungan pada Tangki Air
“Sudah dua minggu ini air sumur kering. Kalau truk tangki telat, kami nggak bisa masak atau mandi,” kata Bu Sari, warga Gunungkidul.

PDAM setempat mengaku kewalahan memenuhi permintaan. Beberapa wilayah bahkan harus menunggu giliran lebih dari tiga hari sekali untuk mendapatkan suplai air bersih.

Masalah Struktural, Bukan Sekadar Iklim
Meski faktor cuaca berperan, pakar lingkungan menegaskan bahwa krisis air adalah masalah tata kelola jangka panjang. Daerah rawan kekeringan seharusnya sudah memiliki strategi pengelolaan sumber air, seperti embung, sumur resapan, hingga sistem distribusi berbasis komunitas.

“Ketergantungan pada bantuan tangki adalah bukti lemahnya investasi infrastruktur air,” kata Dr. Rina Saptari, peneliti sumber daya air dari LIPI.

Ironi di Negeri Hujan
Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan curah hujan tinggi justru mengalami krisis air secara rutin setiap kemarau. Hal ini terjadi karena rendahnya kapasitas penampungan dan buruknya konservasi daerah aliran sungai (DAS). Banyak sumber air rusak karena alih fungsi lahan dan pertambangan.

Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi sistem distribusi modern membuat akses air bersih menjadi semakin timpang antara kota dan desa.

Butuh Rencana Jangka Panjang, Bukan Sekadar Tanggap Darurat
Pemerintah pusat menyebut program pembangunan 10.000 embung dan sumur dalam masih berjalan, namun pengawasan dan pemerataan jadi tantangan. Perlu pendekatan lintas kementerian dan keterlibatan masyarakat lokal untuk memastikan air tidak hanya jadi program, tapi hak dasar yang benar-benar terpenuhi.