Koordinasi Pemangku Kepentingan Sukseskan Program Presiden

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa keberhasilan program prioritas nasional sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, bukan hanya sekadar pelaksanaan teknis semata. Menurutnya, efektivitas kebijakan dapat tercapai jika seluruh aktor yang terlibat bergerak selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.Rini menyoroti bahwa transformasi birokrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi besar tersebut. Pemerintah tak lagi bisa bergantung pada pola kerja yang kaku dan berbelit-belit. Kini, birokrasi dituntut untuk lebih responsif, cepat, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah menargetkan agar aparatur negara mampu bekerja secara efisien dan adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga seluruh program pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.Dalam mewujudkan lima program prioritas Presiden Prabowo, sinergi antar sektor menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Program tersebut mencakup pemberian makanan bergizi gratis kepada lebih dari 82 juta anak, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 60 juta penduduk, pembangunan sekolah rakyat yang inklusif dan bebas biaya, penguatan koperasi desa dan kelurahan di lebih dari 80 ribu titik, serta pembangunan tiga juta rumah layak huni. Semua program tersebut hanya bisa terwujud dengan dukungan menyeluruh dari pusat hingga daerah.Transformasi digital juga menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi saat ini. Pemerintah tidak hanya ingin menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara teknis, melainkan menciptakan pemerintahan digital yang mampu memberikan nilai nyata bagi masyarakat. Rini menjelaskan bahwa tujuan akhir dari digitalisasi bukan hanya kepraktisan, tetapi terciptanya pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Lebih jauh, Rini juga mendorong agar Forum Pertemuan Koordinasi Nasional (PKN) dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah pembelajaran bersama, tempat bertukar pengalaman, dan membangun jejaring lintas instansi agar implementasi program prioritas bisa berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepemimpinan kolaboratif adalah kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan birokrasi ke depan.Pernyataan ini sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo yang berorientasi pada hasil konkret dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan penguatan koordinasi, reformasi birokrasi yang progresif, serta digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan, pemerintah menargetkan agar tidak ada lagi program yang hanya selesai di atas kertas. Semua diarahkan untuk memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap langkah pembangunan nasional.