Kontroversi Pengurus Danantara: Rangkap Jabatan hingga Thaksin Shinawatra

Tampang.com | Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau Daya Anagata Nusantara resmi diumumkan pada Senin (24/3/2025) di Menara CIMB Niaga, Jakarta. Roesan Perkasa Roeslani, yang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara, mengumumkan susunan pengurus yang terdiri dari berbagai elemen pemerintahan, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, dan sejumlah direktur yang memiliki peran strategis.

Danantara dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara.

Namun, pengumuman ini langsung menuai kontroversi, terutama terkait dengan komposisi kepengurusan dan sejumlah keputusan yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Lupa Menyebut Nama Sri Mulyani, Pasar Saham Melemah

Dalam pengumuman resminya, Roesan Roeslani sempat tidak menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas. Ketidakhadiran nama Menkeu dalam daftar tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan investor, yang khawatir akan berkurangnya peran Sri Mulyani dalam pengelolaan investasi negara.

Setelah dikonfirmasi oleh wartawan, Roesan mengklarifikasi bahwa Sri Mulyani tetap menjadi bagian dari Dewan Pengawas, dan bahwa ketidaksebutannya murni karena kekhilafan. Namun, pasar saham telah lebih dulu bereaksi negatif terhadap pengumuman tersebut. IHSG tercatat anjlok 1,55 persen hingga ke level 6.161,22.

Rangkap Jabatan di Kepengurusan Danantara

Salah satu sorotan terbesar dari pengumuman ini adalah banyaknya pejabat yang merangkap jabatan dalam kepengurusan Danantara. Sejumlah menteri, pejabat eselon I, hingga petinggi BUMN turut mengambil peran di dalam badan ini.

Beberapa tokoh yang diketahui memiliki rangkap jabatan antara lain:



Erick Thohir (Menteri BUMN) – Anggota Dewan Pengawas


Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) – Anggota Dewan Pengawas


Roesan Roeslani (Menteri Investasi & Kepala BKPM) – CEO Danantara


Arief Budiman – Managing Director Finance sekaligus Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA)


Bono Daru Adji – Managing Director Legal sekaligus Komisaris PT Telkom



Rangkap jabatan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menghambat kinerja Danantara serta membuka celah penyalahgunaan wewenang.

Thaksin Shinawatra: Keputusan Blunder Pemerintah?

Keputusan pemerintah memasukkan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara juga menuai kontroversi besar.

Thaksin dikenal sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak penuh kontroversi di negaranya. Ia pernah terjerat berbagai kasus, mulai dari kepemilikan saham ilegal, korupsi, penyalahgunaan jabatan, hingga tindakan represif terhadap oposisi. Bahkan, ia pernah dijatuhi hukuman penjara di Thailand dan sempat melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya mendapatkan grasi dari Raja Thailand pada 2024.

Keberadaan Thaksin di Danantara memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap citra investasi di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penunjukan ini dapat menggerus kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Konflik Kepentingan Auditor dan Aparat Penegak Hukum

Selain rangkap jabatan, keterlibatan pejabat dari lembaga penegak hukum dalam kepengurusan Danantara juga menjadi perhatian utama. Beberapa posisi strategis dalam badan ini ditempati oleh pejabat dari institusi yang seharusnya bersikap independen, seperti:



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal


Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK sebagai bagian dari pengurus Danantara



Penempatan mereka di dalam struktur organisasi Danantara menimbulkan keraguan akan independensi dalam mengawasi dan menegakkan hukum jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana atau tindak korupsi di dalam badan ini.

Dampak Terhadap Ekonomi dan Stabilitas Politik

Kontroversi yang mengiringi pembentukan Danantara berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. Penurunan IHSG yang terjadi setelah pengumuman kepengurusan mencerminkan kekhawatiran investor terhadap masa depan investasi di Indonesia.

Jika kontroversi ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah akan semakin menurun. Keputusan-keputusan terkait Danantara, termasuk pengangkatan figur-figur dalam kepengurusannya, perlu dievaluasi secara cermat agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih buruk bagi ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Pembentukan Danantara seharusnya menjadi langkah strategis dalam mengelola investasi negara secara lebih profesional dan transparan. Namun, berbagai kontroversi yang muncul, mulai dari rangkap jabatan, masuknya Thaksin Shinawatra, hingga keterlibatan aparat penegak hukum dalam kepengurusan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga ini.

Diperlukan tindakan konkret dari pemerintah untuk meredakan keresahan publik dan memastikan bahwa Danantara beroperasi sesuai prinsip good governance, demi menjaga kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi nasional.