Kompolnas Desak Propam Polri Transparan Tangani Dugaan Polisi Peras WN Malaysia

Tampang.com | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk bersikap transparan dalam menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap warga negara (WN) Malaysia saat menyaksikan konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kompolnas memandang pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini sebagai upaya untuk memelihara kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurut Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, transparansi dalam proses penanganan kasus tersebut sangat diperlukan agar masyarakat dapat terlibat dalam memantau perkembangan kasus tersebut. Hal ini juga akan menunjukkan komitmen kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum di dalam tubuh institusi. Choirul Anam juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang jelas kepada publik mengenai tindakan yang diambil terkait kasus yang sedang ditangani oleh Propam.

“Kami mengharapkan Propam memberikan penjelasan yang transparan terkait proses penanganan kasus ini sehingga tidak hanya soal pemberian sanksi etik, hukum, atau pidana, tetapi juga mengenai proses yang sedang berlangsung,” kata Anam dalam keterangan persnya.

Dalam hal ini, Kompolnas memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan pemerasan tersebut yang telah diproses oleh Propam Mabes Polri dan Propam Polda Metro Jaya (PMJ). Lebih dari 18 anggota polisi diduga terlibat dalam pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Anam menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan hal yang jelas, oleh karena itu ia berharap Propam dapat memberikan sanksi yang tegas serta menjelaskan secara transparan terkait kronologi peristiwa yang sebenarnya.

Selain itu, Anam juga menyoroti aspek diplomasi dalam kasus ini dengan menekankan bahwa insiden semacam ini berpotensi merugikan hubungan antara masyarakat Malaysia dan Indonesia serta berdampak pada sektor pariwisata kedua negara. Kejadian ini dapat menimbulkan kerugian baik dalam hubungan internasional maupun sektor pariwisata, oleh karena itu, keterbukaan dalam menangani kasus ini akan membantu memulihkan hubungan antar-negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kompolnas sangat menegaskan bahwa transparansi, pemberian sanksi yang tegas, dan penegakan hukum yang jelas adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Anam berharap bahwa Propam dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan kasus ini serta tindakan yang akan diambil terhadap para pelaku.

"Selain pemberian sanksi yang tegas, penjelasan yang transparan terkait kronologi peristiwa yang sebenarnya juga sangat penting," tegas Anam.

Secara keseluruhan, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap warga negara Malaysia adalah sebuah ujian bagi institusi kepolisian dalam menjaga profesionalisme dan integritas. Keterbukaan, sanksi yang tegas, dan penegakan hukum yang adil merupakan upaya nyata untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan baik antar-negara. Masyarakat berhak untuk mengetahui proses penanganan kasus tersebut agar dapat memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan pelanggaran hukum oleh oknum polisi tidak dibiarkan terjadi.