Komisi X DPR RI Mengaku Tak Mendapatkan Informasi Detail soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia oleh Pemerintah

Tampang.com | Komisi X DPR RI menyatakan belum mendapatkan informasi secara mendalam mengenai rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin, mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah melakukan pembahasan atau koordinasi langsung dengan Kemenbud terkait teknis maupun substansi revisi sejarah yang dimaksud.

“Terkait proses substantifnya, kami belum pernah bertemu langsung atau membahas hal-hal apa saja yang akan direvisi maupun bagaimana prosesnya,” ujar Hetifah dalam rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), Senin (19/5/2025).

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, yang menambahkan bahwa pihaknya belum pernah menerima dokumen resmi apapun dari Kemenbud terkait proyek penulisan ulang sejarah ini. Informasi yang didapat sejauh ini hanya berasal dari pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon lewat media dan konten sosial.

Dalam beberapa pernyataan, Menteri Fadli Zon menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah akan mencakup periode pra-sejarah, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga era pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), termasuk pembaruan narasi terkait masa penjajahan.

Sementara itu, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), sebagai koalisi masyarakat sipil, menolak keras rencana pemerintah tersebut. Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menilai proyek ini sebagai upaya rekayasa masa lalu bangsa dengan tafsir tunggal yang berpotensi memanipulasi sejarah demi kepentingan penguasa.

“Kami dari AKSI menyatakan menolak proyek penulisan sejarah resmi oleh Kementerian Kebudayaan. Ini merupakan proyek masif yang jelas-jelas bertujuan rekayasa sejarah dengan tafsir tunggal,” tegas Marzuki dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi X DPR RI.

Penolakan ini juga menyoroti bahwa proyek penulisan ulang sejarah tidak hanya janggal secara prinsip, tapi bisa mengancam objektivitas dan keberagaman narasi sejarah bangsa.