Klarifikasi Natalius Pigai Soal Permintaan Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia sebesar Rp 20 Triliun: Rencana Bangun Universitas HAM

Natalius Pigai akhirnya memberikan penjelasan mengenai permintaannya terkait anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp 20 triliun. Sebelumnya, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai peningkatan anggaran tersebut telah menimbulkan kontroversi. Permintaannya untuk meningkatkan anggaran kementerian HAM hingga mencapai Rp 20 triliun menuai beragam tanggapan.

Dalam klarifikasinya, Natalius Pigai menegaskan bahwa permintaan anggaran sebesar Rp 20 triliun tersebut akan dapat diajukan apabila negara memiliki anggaran yang cukup. Ia menyampaikan klarifikasinya melalui akun media sosial resminya sebagai tanggapan terhadap suatu cuitan. Selain itu, Pigai juga menjelaskan alokasi penggunaan anggaran tersebut, termasuk untuk pembangunan Universitas HAM yang akan diakreditasi dengan standar internasional. Menurut Pigai, anggaran sebesar Rp 20 triliun ini akan dialokasikan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional serta laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, serta berbagai kegiatan lain yang menunjang peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM.

Selain itu, Pigai juga menyampaikan bahwa sejumlah sektor yang terkait dengan HAM akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ikon Indonesia di panggung HAM dunia. Selain itu, Pigai juga menjelaskan rencananya untuk membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa.

Atas pernyataannya itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Natalius Pigai pada pekan depan. Willy menyatakan bahwa Komisi XIII DPR akan bertanya kepada Natalius Pigai terkait permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun.

Namun, Willy juga menilai bahwa rencana peningkatan anggaran tersebut untuk tahun 2025 tidaklah memungkinkan. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan. Willy juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan Natalius Pigai untuk perkenalan dengan anggota Komisi XIII serta proses institusionalisasi, mengingat Kementerian HAM saat ini tengah mengalami perubahan status.

Disamping itu, berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, Kemenham hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar. Anggaran tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas, yang masing-masing mendapatkan anggaran lebih besar. Hal ini menjadi alasan Pigai dalam meminta peningkatan anggaran Kementerian HAM.

Di tengah sorotan atas permintaannya, terdapat kritik keras dari pihak lain, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Dino menilai bahwa permintaan Natalius Pigai untuk kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun merupakan sebuah langkah yang tidak realistis dan berpotensi untuk menghamburkan uang negara. Dino juga menyatakan bahwa usulan tersebut sangat tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Dino menganggap bahwa proposal seperti ini memiliki risiko yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat pemerintah, Natalius Pigai harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Hal ini juga sebagai sikap mengingat bahwa Pigai saat ini bertanggung jawab lebih besar daripada saat ia hanya seorang aktivis.