Kisruh PDN Diserang: Peretas Minta Tebusan, Data Dipindah ke Amazon

Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan peretasan yang menyebabkan lumpuhnya 210 instansi pemerintah dan gangguan pada layanan publik berbasis digital. Serangan peretasan ini dimulai sejak 20 Juni, yang mengakibatkan PDN di Surabaya diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah masih belum mampu mengembalikan fungsi PDN hingga saat ini. Peretasan tersebut juga diikuti dengan permintaan tebusan sebesar Rp131 miliar kepada pemerintah.

Herlan Wijanarko, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, menyatakan bahwa para peretas meminta tebusan sebesar US$8 juta atau setara dengan Rp131 miliar. Meskipun demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) bersama sejumlah instansi lainnya telah bergerak untuk menangani serangan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil mengambil alih kembali PDN dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk penanganan serangan ini.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa data imigrasi yang diretas telah dipindahkan sementara ke dalam layanan cloud computing Amazon Web Services (AWS). Layanan keimigrasian menjadi salah satu pelayanan yang terganggu sejak serangan terjadi, sehingga menimbulkan penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

Serangan peretasan terhadap PDN dilakukan oleh kelompok peretas bernama Lockbit 3.0. Mereka merupakan kelompok peretas lintas negara yang dikenal dengan modus ransomware, yaitu dengan mengunci data korban untuk tujuan pemerasan. Perusahaan keamanan siber Ensign InfoSecurity menyebutkan bahwa Lockbit 3.0 secara rutin mengincar keamanan digital di Indonesia pada tahun 2023.

Serangan ini juga telah mengakibatkan kebocoran data, termasuk data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polri yang diungkapkan oleh akun @FalconFeedsio di X. Data INAFIS tersebut dijual di BreachForums oleh peretas MoonzHaxor. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengakui adanya kebocoran data ini dan telah berkoordinasi dengan Polri terkait permasalahan ini. Langkah-langkah crosscheck dan konfirmasi dilakukan untuk memastikan keaslian data yang bocor dan mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian terkait hal ini.

Dengan serangkaian peristiwa yang terjadi akibat peretasan PDN, dapat dilihat bagaimana dampaknya tidak hanya terasa di tingkat pemerintah, tetapi juga dalam layanan publik dan keamanan data yang berkaitan dengan masyarakat. Keamanan data menjadi semakin penting di era digital ini dengan semakin meningkatnya serangan peretasan dengan modus yang beragam. Diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menjaga keamanan data sehingga tidak terjadi gangguan dalam layanan publik serta perlindungan data pribadi masyarakat.