Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Bukan Solusi! Anak Bisa Jadi “Petantang-petenteng” atau Malah Trauma?

Tampang.com | Kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan hangat dan menuai kritik dari berbagai kalangan. banyak pihak menilai langkah tersebut kurang tepat dan berisiko menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut program ini tidak memiliki perencanaan yang matang serta tidak berbasis data dan pengalaman yang cukup.

Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mencontohkan SMA Taruna Nusantara di Magelang yang walau berbasis militer, kurikulumnya jelas dan proses pembelajarannya didominasi guru berkualitas. “Penggemblengan fisik memang dilakukan militer, tapi guru jauh lebih berperan dalam pendidikan,” ujarnya.

FSGI menilai berbagai program seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Pramuka, dan Palang Merah Remaja sudah ada untuk menangani siswa bermasalah. Jika kurang berhasil, evaluasi perlu dilakukan daripada langsung mengirim siswa ke barak militer. Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial dan BNN, bukan hanya TNI.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengingatkan risiko program ini yang bisa membuat anak jadi “petantang-petenteng” atau mengalami trauma. Ia juga menyoroti potensi stigma negatif pada anak yang dianggap “nakal” dan menekankan perlindungan hak anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak anak karena pengiriman tanpa rekomendasi psikolog dan adanya ancaman dari guru BK terhadap siswa yang menolak.