Kick Off Reformasi Birokrasi Kemenag 2025-2029: Wujudkan Birokrasi Berintegritas dan Berdampak Konkret

Tampang.com | Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas. Pernyataan ini disampaikan Rini saat menghadiri acara Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (26/5/2025). “Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat,” ujar Rini dalam siaran persnya.

 


Kemenag Garda Terdepan Penjaga Moral dan Spiritual Bangsa

Rini menekankan bahwa sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, Kementerian Agama harus berdiri di barisan terdepan dalam setiap upaya perubahan birokrasi. Oleh karena itu, terdapat empat prinsip utama yang harus menjadi landasan kokoh dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenag, memastikan setiap langkah menuju perbaikan berjalan sesuai koridor yang benar.

 


Prinsip Pertama: RB Harus Berdampak Konkret

Prinsip pertama yang ditekankan Menteri Rini adalah bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak konkret. Artinya, setiap upaya RB harus menghasilkan perubahan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ukurannya bukan hanya dokumen, laporan, atau nilai indeks, tetapi kualitas layanan dan kehidupan publik yang membaik,” jelas Rini, menggeser fokus dari sekadar formalitas administratif menjadi hasil yang terukur dan bermanfaat bagi publik.


Prinsip Kedua: Partisipasi Menyeluruh dalam Gerakan Bersama

Prinsip kedua adalah partisipatif. Rini menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi tidak boleh hanya dipahami atau dilaksanakan oleh segelintir orang di pucuk pimpinan. Sebaliknya, RB harus dipandang sebagai sebuah gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, baik internal Kemenag maupun eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan. Partisipasi aktif dari semua pihak akan memastikan keberhasilan implementasi RB secara menyeluruh.


Prinsip Ketiga dan Keempat: Menghargai Keberagaman dan Berkelanjutan

Selain dua prinsip sebelumnya, Rini juga menambahkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, mengingat Kemenag melayani berbagai umat beragama. Prinsip keempat adalah berkelanjutan, yang berarti upaya RB tidak boleh berhenti di tengah jalan, melainkan harus terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk mencapai hasil yang optimal dan lestari.


Apresiasi untuk Kinerja RB Kemenag yang Unggul

Pada kesempatan yang sama, Menteri Rini juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag atas kinerja Reformasi Birokrasi mereka yang konsisten. Kemenag berhasil meraih nilai indeks RB yang lebih tinggi dari rata-rata kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag karena selalu mendapatkan nilai RB di atas-rata-rata K/L yang lain. Tren tata kelola atau penilaian dari RB Kemenag cenderung selalu meningkat,” jelasnya, mengakui dedikasi Kemenag.

 


Komitmen Digitalisasi Tata Kelola Kemenag

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang turut hadir, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa program strategis untuk mendukung program prioritas presiden, salah satunya adalah melalui digitalisasi tata kelola. Nasaruddin menyadari betul bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat, sehingga perubahan dalam tata kelola birokrasi di bawah naungannya menjadi sebuah keharusan.

 


Pemanfaatan IT sebagai Solusi Pelayanan Prima

Nasaruddin menilai bahwa pemanfaatan teknologi informasi (IT) yang tepat dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, namun tetap efisien dari segi waktu dan sumber daya manusia (SDM). Inisiatif digitalisasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas birokrasi di Kemenag.


Skala Kemenag dan Potensi Digitalisasi

Menag Nasaruddin juga menyoroti bahwa satuan kerja (satker) Kemenag termasuk yang terbesar dalam struktur pemerintahan Indonesia, dengan jangkauan layanan yang sangat luas hingga ke pelosok daerah. Skala ini membuat potensi digitalisasi sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.


Harapan Melalui Digitalisasi: Penyelesaian Persoalan dan Pelayanan Lebih Baik

“Jika kami mampu memanfaatkan IT dan beralih untuk melakukan digitalisasi, harapannya dapat menyelesaikan beragam persoalan di Kemenag dan pelayanan kepada publik pun akan menjadi lebih baik,” jelas Nasaruddin, menutup pernyataannya dengan optimisme. Komitmen terhadap digitalisasi ini diharapkan mampu membawa Kemenag menjadi institusi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani umat.