Ketua DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Ormas yang Terlibat Premanisme di Kasus Lahan BMKG

Tampang.com | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang meresahkan warga dan diduga terlibat dalam aksi premanisme. Pernyataan itu disampaikan Puan menanggapi dugaan pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas Grib Jaya di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Menurut Puan, negara tidak boleh kalah terhadap tindakan preman yang mengganggu ketertiban umum. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh atas keterlibatan ormas dalam praktik premanisme. "Kami meminta agar ormas-ormas yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat segera dibubarkan," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Kasus ini bermula ketika BMKG melaporkan enam orang ke pihak kepolisian terkait dugaan penguasaan lahan milik mereka seluas lebih dari 127 ribu meter persegi di Pondok Betung. Dari laporan tersebut, tiga orang yang terindikasi berasal dari ormas Grib Jaya menjadi tersangka dalam proses penyelidikan yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyebutkan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi dan pengamanan lokasi kasus.

"Tim penyelidik sudah memasang plang di lokasi dengan status ‘sedang dalam proses penyelidikan’ dan terus memantau perkembangan kasus ini," kata Ade Ary.

Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan aktivitas ormas yang dianggap mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan warga. Puan menegaskan agar pemerintah tak ragu menindak tegas ormas yang berpotensi menjadi alat premanisme demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.