Kericuhan Demo Tapera, Delapan Mahasiswa Jadi Tersangka

Aksi unjuk rasa yang digelar untuk menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh sekelompok mahasiswa di depan Universitas Muhammadiyah Makassar berakhir ricuh. Akibat insiden tersebut, delapan mahasiswa kini ditetapkan sebagai tersangka. Demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 8 Juli 2024, ini tidak hanya mengakibatkan kericuhan, tetapi juga menyebabkan seorang anggota polisi mengalami luka di bagian kepala.

Kejadian bermula saat para mahasiswa, yang tergabung dalam aliansi penolak kebijakan Tapera, berkumpul di depan Universitas Muhammadiyah Makassar. Mereka menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut pembatalan kebijakan tersebut, yang dianggap memberatkan masyarakat. Namun, aksi unjuk rasa ini dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang, yang kemudian memicu masalah lebih lanjut.

Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai, berubah menjadi kericuhan. Dalam upaya untuk membubarkan massa dan mengurai kemacetan, aparat kepolisian terlibat bentrok dengan demonstran. Salah satu anggota polisi terluka di bagian kepala akibat lemparan benda keras yang diduga berasal dari salah satu demonstran. Insiden ini semakin memanaskan situasi, sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas.

Delapan mahasiswa yang dianggap sebagai provokator dalam kericuhan tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam tindakan anarkis yang menyebabkan luka pada anggota polisi dan gangguan ketertiban umum. Penetapan status tersangka ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Insiden ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian masyarakat mendukung tindakan tegas kepolisian untuk menjaga ketertiban. Polemik ini memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan aksi unjuk rasa yang baik, dengan mempertimbangkan hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga ketertiban umum.

Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menggarisbawahi perlunya pemerintah dan pihak terkait untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Kebijakan Tapera yang menjadi pemicu demonstrasi, perlu dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat atau tidak  bagi masyarakat dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu.