Kereta Cepat Whoosh Bikin Rugi, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo dan BUMN

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dijalankan pemerintah. Proyek tersebut telah menyebabkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian yang signifikan. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) merupakan salah satu BUMN yang merugi hingga mencapai Rp 7,12 triliun sepanjang tahun lalu.

Faisal Basri menilai bahwa kerugian tersebut terjadi karena proyek kereta cepat tersebut melebihi kemampuan BUMN. Menurutnya, jika proyek ini tetap diteruskan, BUMN-bumn tersebut akan mengalami kebangkrutan secara bertahap.

Faisal mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masalah ini juga akan terus berlanjut di masa pemerintahan Prabowo Subianto. "Bumn-bumn akan bangkrut satu per satu," ujar Faisal saat ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 16 Juli 2024.

Selain Wijaya Karya, Faisal juga memprediksi bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki potensi untuk mengalami kerugian akibat proyek kereta cepat ini, dengan nilai kerugian mencapai Rp 108 triliun. Pada bulan Januari 2024, KAI telah melakukan pemangkasan layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja proyek Whoosh yang tidak membaik.

Faisal Basri menyatakan bahwa proyek ini akan menemui kegagalan dalam waktu lima tahun. Jika hal ini terus berlanjut, pemerintah harus mengambil alih proyek ini secara keseluruhan.

Paksaan proyek kereta cepat yang melebihi kemampuan BUMN ini juga diyakini akan menyebabkan pemerintah untuk setiap tahunnya harus menyuntikkan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencananya, 16 BUMN akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun depan, dengan total nilai mencapai Rp 44,24 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kereta cepat menjadi salah satu penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Selama tahun 2023, perusahaan ini merugi karena beban bunga yang tinggi, dan kerugian lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI adalah anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang memiliki mayoritas saham dalam PT KCIC sebesar 60 persen. Namun Wijaya Karya memiliki 38 persen saham PSBI.

Agung mengungkapkan bahwa kerugian perusahaan ini disebabkan oleh pembayaran penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menimbulkan beban keuangan. Dia menjelaskan bahwa dari total penyertaan sebesar Rp 6,1 triliun yang telah diberikan, sekitar Rp 5 triliun masih dalam masa sengketa. Dengan demikian, total kerugian yang dicatat oleh WIKA pada tahun 2023 mencapai Rp 7,12 triliun, naik 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Senin, 8 Juli 2024, Agung menjelaskan bahwa sebagian besar dari total penyertaan tersebut belum dibayar, sehingga kerugian yang ditanggung hampir mencapai Rp 12 triliun.

Kendati demikian, proyek kereta cepat tetap menjadi proyek penting dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional. Namun, perlu adanya evaluasi dan perbaikan yang mendalam agar proyek ini tidak memberikan beban berkelanjutan bagi BUMN dan pemerintah. Adanya keterlibatan sektor swasta dalam proyek ini juga perlu diperhatikan untuk meminimalkan risiko finansial yang terus-menerus bagi BUMN dan negara.