Kereta Cepat Jalan Terus, Tapi Tekor? Publik Tuntut Transparansi Dana dan Evaluasi Proyek

Tampang.com | Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang sempat dibanggakan sebagai tonggak revolusi transportasi Indonesia, kini justru menuai sorotan tajam. Meski sudah beroperasi secara komersial, laporan keuangan proyek menunjukkan indikasi kerugian yang tidak kecil. Di saat bersamaan, publik mempertanyakan transparansi dana dan urgensi dari proyek yang menelan triliunan rupiah ini.

Resmi Beroperasi, Tapi Masih Merugi
Dalam laporan internal yang beredar, KCJB disebut belum mencapai tingkat okupansi penumpang yang ideal untuk menutup biaya operasional harian, apalagi untuk mengembalikan pinjaman jumbo dari China Development Bank (CDB). Hal ini menimbulkan pertanyaan: siapa yang akhirnya menanggung beban kerugiannya?

“Kalau tak efisien, rakyat bisa saja yang kena imbasnya lewat utang negara,” ujar Dr. Damar Wicaksono, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia.

Biaya Bengkak dan Proyek Tidak Efisien?
Awalnya diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp 86 triliun, belakangan diketahui angkanya melonjak hingga hampir Rp 120 triliun. Belum lagi soal pembengkakan biaya operasional dan perawatan infrastruktur berteknologi tinggi.

“Biaya proyek membengkak, tapi tidak dibarengi dengan keterbukaan data dan evaluasi manfaat jangka panjang,” tambah Damar.

Kritik atas Manfaat dan Prioritas
Banyak pihak menilai proyek ini terlalu dipaksakan dan tidak sesuai prioritas kebutuhan transportasi nasional. Sementara kereta cepat menghubungkan dua kota besar, banyak wilayah lain di Indonesia masih kekurangan akses transportasi dasar seperti jalan dan kereta reguler.

“Ini proyek mahal yang hanya melayani segelintir warga, bukan solusi transportasi massal nasional,” kata Damar.

Transparansi dan Evaluasi Jadi Tuntutan
Masyarakat sipil dan sejumlah LSM mendesak pemerintah untuk membuka data realisasi biaya, kontrak kerja sama, serta peta jangka panjang pengembalian investasi KCJB. Evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan proyek ini dianggap krusial, agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi anggaran negara.

Solusi: Audit Independen dan Fokus pada Transportasi Inklusif
Ahli transportasi menyarankan perlunya audit independen serta pengalihan fokus kebijakan transportasi ke pembangunan sarana transportasi yang merata dan inklusif, bukan hanya berorientasi pada prestise.