Kepala BGN Sebut Baru 101 SPPG Layani Program Makan Bergizi Gratis di Papua

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru terdapat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 25 persen dari target 414 SPPG yang direncanakan akan dibangun di provinsi tersebut. Menurutnya, capaian itu belum cukup karena masih terbatas pada wilayah aglomerasi dan belum menyentuh daerah-daerah terpencil yang justru sangat membutuhkan akses layanan gizi.

“Di Papua sudah ada sebanyak 101 dari target 414 SPPG, jadi baru sekitar seperempatnya. Tetapi memang yang ada ini masih terkonsentrasi di daerah aglomerasi, belum masuk ke kampung-kampung terpencil,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menekankan bahwa idealnya setiap desa di Papua memiliki minimal satu SPPG agar program MBG benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan jumlah sekitar 7.000 desa di Papua, menurutnya kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar dibanding capaian saat ini.

Dadan menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam mendistribusikan MBG di Papua adalah akses transportasi dan biaya logistik yang sangat tinggi. Hal itu berdampak langsung pada harga bahan baku dan biaya operasional. Jika di Pulau Jawa biaya rata-rata hanya sekitar Rp10.000 per porsi, maka di beberapa daerah Papua bisa melonjak drastis. Misalnya, di Intan Jaya, Papua Tengah, biaya mencapai Rp60.000, sementara di daerah lain pernah menyentuh Rp22.000 hingga kemudian dinaikkan menjadi Rp25.000. “Bahan baku ini sifatnya berbasis penggunaan atau at-cost. Jadi menyesuaikan tingkat kemahalan masing-masing wilayah,” terangnya.

Selain faktor logistik, BGN juga menghadapi tantangan sosial berupa persepsi masyarakat. Menurut Dadan, ada anggapan bahwa program makanan bergizi sebaiknya dikelola oleh warga lokal. Untuk itu, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pelibatan masyarakat lebih optimal, termasuk memberi ruang bagi mama-mama Papua untuk menjadi bagian dari proses memasak dan penyajian makanan MBG. “Kami ingin pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan dengan pemenuhan gizi. Jadi mama-mama di Papua ikut ambil peran, bukan hanya jadi penerima manfaat,” katanya.

Meski menghadapi berbagai kendala, Dadan menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak luas, bukan hanya pada aspek gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Data BGN menunjukkan hingga pertengahan Agustus 2025 sudah ada 5.905 dapur MBG atau SPPG yang tersebar di berbagai daerah dan melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat. Pembangunan dapur-dapur ini dilakukan dengan kolaborasi bersama pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan LSM, tanpa membebani APBN 2025. Total investasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dapur diperkirakan telah mencapai Rp12 triliun, yang sekaligus menandakan dukungan luas terhadap keberlanjutan program ini.

Dadan optimistis dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, target pengembangan SPPG di Papua akan terus bertambah dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses. Menurutnya, semakin banyak desa yang memiliki SPPG, maka semakin besar pula peluang untuk menekan masalah gizi kronis dan ketimpangan akses pangan di Papua.