Kenapa Pelajar di Papua Pegunungan Menolak Program Makan Bergizi Gratis?

Pada tanggal 17 Februari 2025, ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, melakukan aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demonstrasi ini terdiri dari pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa, dan diperkirakan diikuti oleh sekitar 3.500 pelajar. Mereka berasal tidak hanya dari Wamena tetapi juga dari Kabupaten Yahukimo. Dalam momen ini, tampak jelas bahwa ketidakpuasan mereka terhadap program ini sangat kuat.

Ajun Komisaris Polisi Suparmanto, Kabag Ops Polres Jayawijaya, menjelaskan bahwa pihaknya berusaha untuk memfasilitasi audiensi agar aksi tersebut tidak berujung pada kericuhan. Namun, alasan di balik penolakan pelajar tersebut cukup mencolok—mereka merasa lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makanan bergizi.

Dalam rekaman video yang dilihat oleh Tempo, bocah-bocah ini mengungkapkan klaim mendasar mereka: "Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis," menjadi salah satu tema utama dalam spanduk yang mereka bawa. Asken Yohans, salah satu pelajar yang ikut serta dalam demonstrasi itu, menekankan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak dan fasilitas sekolah yang memadai adalah prioritas utama bagi mereka.

“Aspek pendidikan sangat penting bagi kami. Kami ingin bisa mengenyam pendidikan tanpa soal biaya yang membebani,” ujar Yohans. Dia menjelaskan bahwa, meskipun Wamena memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang memadai, banyak teman-teman mereka di distrik terpencil tidak memiliki akses yang sama. “Sekolah ada, tetapi kondisinya buruk, dan sering kali guru tidak hadir,” lanjutnya.

Masalah ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa pendidikan dasar di Papua Pegunungan masih menghadapi banyak tantangan. “Kondisi kami sangat tidak seimbang. Di Wamena memang ada akses pendidikan, tapi di daerah lain, banyak yang terabaikan,” terang Asken, menggarisbawahi kesenjangan yang ada di dalam sistem pendidikan Papua.

Dalam tanggapannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, enggan memberikan komentar luas mengenai penolakan pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis tersebut. Ia menyatakan bahwa polemik ini berkaitan dengan isu yang lebih mendalam dan kompleks di daerah tersebut. “Masalah ini lebih dari sekadar program Makan Bergizi; ada isu lain yang perlu diaddress,” ungkap Dadan saat ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat.

Dadan juga beranggapan bahwa pihak yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan terkait protes tersebut adalah TNI atau kepolisian. “Secara resmi, TNI atau intelijen negara memiliki wewenang untuk menjelaskan situasi di lapangan,” tuturnya menjelaskan.

Sebagai tambahan, isu gizi anak dan pendidikan adalah masalah yang sering dianggap terpisah, padahal keduanya saling berkaitan. Di banyak daerah, kekurangan gizi dapat mengganggu perkembangan kognitif anak sehingga mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Namun, di mata pelajar Papua Pegunungan, penyediaan makanan bergizi tidak bisa menggantikan kebutuhan mendesak akan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas.

Melihat kenyataan ini, tampaknya program kerjasama antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak di daerah terpencil seperti Papua Pegunungan. Masalah ketidakadilan ini memerlukan perhatian yang lebih mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.