Kemlu: Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza Belum Dibahas PBB

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum menggelar pembahasan mengenai pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Kepala Biro Dukungan Strategis Kemlu, Rolliansyah (Roy) Soemirat, menyatakan bahwa misi perdamaian PBB akan diterjunkan setelah mendapatkan mandat resmi dari lembaga tersebut melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Saat ini, pembahasan mengenai resolusi tersebut masih belum dilakukan, sehingga pengerahan pasukan penjaga perdamaian belum dapat dilaksanakan. Roy menegaskan bahwa PBB belum membahas isu penggelaran Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian/PKO) di Gaza.

Menurut Roy, prioritas saat ini adalah upaya terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata sesuai dengan resolusi terbaru, yakni Resolusi 2735. Resolusi ini merupakan gagasan Amerika Serikat yang diadopsi pada 10 Juni lalu dengan dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mengandung tiga fase komprehensif gencatan senjata guna mengakhiri perang di Gaza.

Fase pertama meliputi gencatan senjata segera, pembebasan para sandera, pengembalian jenazah para sandera, penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk di Gaza, kepulangan warga sipil Palestina ke rumah, serta distribusi bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif di seluruh Gaza.

Fase kedua, mengakhiri permusuhan secara permanen dengan imbalan pembebasan seluruh sandera serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Sementara fase ketiga, mencakup rekonstruksi Gaza secara besar-besaran dalam beberapa tahun serta pengembalian jenazah para sandera yang masih berada di Jalur Gaza.

Roy menekankan bahwa pengiriman misi PBB, baik terkait jumlah, komposisi, maupun jenis keahlian, akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ketika menghadiri Shangri-La Dialogue di Singapura.

Prabowo mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk mempertahankan dan memantau kemungkinan gencatan senjata di Gaza. TNI saat ini tengah menyiapkan Brigade Komposit yang terdiri dari empat batalion: Batalion Support, Batalion Kesehatan, Batalion Zeni, dan Batalion Perbekalan.

Brigade ini akan ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di Gaza jika mendapat mandat resmi dari PBB. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan bahwa Brigade Komposit ini akan berjumlah 1.212 personel. Selain itu, TNI juga menyiapkan dua kapal rumah sakit, yaitu KRI Rajiman dan KRI Suharso, untuk misi perdamaian tersebut.

Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan fasilitas perawatan medis, termasuk unit darurat, x-ray, dan UGD. Meskipun telah terdapat rencana untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, namun belum ada kepastian waktu pelaksanaannya. Hal ini masih bergantung pada hasil pembahasan dan penetapan resolusi oleh PBB.