Kementan Ungkap Alasan Penolakan Izin Impor Daging Kerbau Oleh Bulog

Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara terkait keluhan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Beliau mengeluhkan bahwa tidak mendapatkan izin impor daging kerbau untuk tahun ini.

Menurut Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen PKH Kementan, Syamsul Ma'arif, keputusan terkait izin impor daging kerbau telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 28 Maret 2024. Hasil Rakortas menegaskan bahwa izin impor daging hanya diberikan kepada PT Berdikari dan PT PPI.

Dalam pernyataannya, Syamsul mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah sebagai regulator harus dihormati. Ia menekankan bahwa Bulog saat ini sudah menanggung beban yang sangat berat. Mereka bahkan kesulitan menyerap hasil panen jagung dan gabah petani. Oleh karena itu, keputusan tersebut diharapkan tidak semakin menambah beban perusahaan.

Syamsul juga menyoroti bahwa saat ini impor beras dalam jumlah besar tampaknya belum maksimal. Begitu juga dengan serapan jagung yang masih terhambat. Oleh karena itu, ia menyarankan fokus bisnisnya sebaiknya dilakukan dengan membantu petani dalam negeri. Selain itu, ia menegaskan bahwa impor daging kerbau juga sudah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, sebelumnya mengungkapkan bahwa kemungkinan Bulog tidak akan memperoleh izin impor daging kerbau untuk tahun ini. Meskipun mereka sudah mengajukan permohonan sejak awal 2024, namun izin tersebut belum juga diberikan.

Menurut Bayu, sejak awal tahun, mereka telah mengajukan izin impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton. Namun hingga H-8 jelang Lebaran Idul Fitri, Bulog masih belum mendapatkan izin untuk impor tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini Bulog sudah tidak memiliki stok daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan jelang lebaran Idul Fitri. Salah satu alasan utamanya adalah karena Bulog tidak memiliki ruang penyimpanan dingin yang memadai.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, jelas terlihat bahwa masalah impor daging kerbau memengaruhi ketersediaan daging di Bulog. Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa keputusan terkait impor ini tidak merugikan aspek ketersediaan pangan secara keseluruhan. Mungkin solusi terbaik adalah dengan memberikan kesempatan impor kepada lebih banyak perusahaan agar ketersediaan daging kerbau bisa terjamin. Langkah ini juga akan membantu menyeimbangkan beban penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Dengan demikian, perlindungan terhadap petani dalam negeri tetap terjaga, namun kebutuhan masyarakat akan daging kerbau juga terpenuhi.

Sementara itu, Bulog juga perlu melakukan evaluasi terkait infrastruktur penyimpanan dan distribusi agar kebutuhan akan daging kerbau dan pangan lainnya bisa terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan pangan di pasaran tidak akan terganggu oleh permasalahan impor seperti ini.