Kemensos Mulai Salurkan Bansos Triwulan II 2025 Senilai Rp 10 Triliun: 16,5 Juta KPM Tervalidasi

Jakarta, Tampang.com – Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), telah secara resmi memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan kedua tahun 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 10 triliun, yang akan disalurkan kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa penyaluran ini dilakukan secara bertahap mulai Rabu (28/5/2025), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ketat. “Hari ini langsung kita salurkan," ujar Gus Ipul pada Rabu (28/5/2025).


Validasi Data Ketat Melalui DTSEN

Gus Ipul menjelaskan bahwa dari lebih 20 juta data calon penerima yang ada, sebanyak 16,5 juta di antaranya telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN. Proses validasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akurasi data.

“Nah, sekarang yang sudah valid ya setelah melalui proses verifikasi dan validasi baik oleh BPS maupun oleh BPKP ada 16,5 juta yang kita salurkan per hari ini,” kata Gus Ipul.

Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan akan terus berjalan hingga bulan Juni 2025, sampai seluruh penerima manfaat yang telah diverifikasi mendapatkan haknya. “Penyaluran dimulai hari ini dan akan dilakukan secara bertahap hingga selesai. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi,” tambah Gus Ipul.


Target 20 Juta Penerima Tetap Dipertahankan

Meski saat ini baru 16,5 juta KPM yang menerima bansos, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tetap menargetkan 20 juta penerima manfaat bansos untuk tahun ini. Namun, untuk menjaga akurasi data dan mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran, proses validasi ketat akan terus dilakukan terhadap sisa data calon penerima.

“Rp 10 triliun untuk 16,5 juta KPM, keluarga penerima manfaat dan juga penerima manfaat. Ya sasarannya nanti 20 juta, tapi yang sisanya ini masih dalam proses verifikasi dan validasi,” ujar Gus Ipul.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, dengan mengedepankan akurasi data dan transparansi dalam penyalurannya.