Kemenkes Bantah Terlibat Pencopotan Dekan FK Unair

Kementerian Kesehatan membantah terlibat dalam pemcopotan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Budi Santoso. Juru Bicara Kemenkes, Muhammad Syahril menegaskan bahwa Kemenkes tidak membawahi Unair. Dalam keterangannya, Mohammad Syahril mengatakan Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mengatur karena Unair tidak berada di bawah Kementeriannya.

Syahril juga membantah informasi yang menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi sempat berkomunikasi dengan Rektor Unair untuk meminta pemberhentian Dekan FK Unair. Lebih lanjut, dia meluruskan informasi soal Kemenkes yang disebut akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar atau hoax.

"Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax," jelas Syahril."Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di rumah sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara yang telah melakukan operasi jantung kompleks sedang dan berat untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis," ungkap Syahril.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, Kemenkes menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan rekomendasi atau campur tangan dalam pemberhentian dekan FK Unair. Kemenkes juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan perguruan tinggi yang berkualitas dalam mencetak calon tenaga kesehatan yang kompeten dan berintegritas.

Kontroversi atas pencopotan dekan FK Unair ini semakin memanas ketika beberapa pihak menuding adanya intervensi politik dalam proses tersebut. Sekaligus menjadi sorotan publik terhadap independensi perguruan tinggi dalam mengelola internal kampus tanpa ada campur tangan dari pihak eksternal yang bersifat politis.

Rektor Unair, Prof Budi Santoso, juga memberikan klarifikasi bahwa keputusan pencopotan dekan FK Unair bukanlah atas desakan atau rekomendasi dari Kemenkes. Ia menegaskan bahwa proses pergantian dekan dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme internal perguruan tinggi.

Pencopotan dekan FK Unair tentu menjadi perhatian serius bagi seluruh kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Akan tetapi, adanya klarifikasi dari Kemenkes yang membantah terlibat dalam proses tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan internal perguruan tinggi haruslah dihargai dan tidak mudah dicampuri oleh pihak eksternal yang bersifat politis.

Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan, penting bagi kita semua untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola internal kampus. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang bebas dari tekanan politik akan menjadi jaminan mutu dan prestasi bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan munculnya kontroversi terkait pencopotan dekan FK Unair ini, diharapkan perguruan tinggi dan instansi terkait dapat bersikap bijaksana dalam menangani permasalahan internal kampus. Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pihak internal perguruan tinggi dengan pihak terkait, seperti Kemenkes, untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.