Keheranan Gubernur Dedi Mulyadi atas Anggaran Rapat Dinas yang Melonjak Hingga Rp1,3 Miliar

Tampang.com | Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rasa bingungnya terhadap besaran anggaran konsumsi rapat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran untuk konsumsi rapat dan pertemuan yang mencapai angka Rp1,3 miliar ini berbanding terbalik dengan visi yang diusung oleh Dedi Mulyadi dan gagasan tentang e-goverment yang seharusnya mengarahkan semua kegiatan pemerintahan menuju digitalisasi. 

Di dalam sesi debat Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 lalu, Dedi Mulyadi bahkan sudah menyampaikan keresahannya terhadap biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk konsumsi dalam rapat dan pertemuan yang diadakan secara tatap muka, padahal banyak proses yang bisa dilakukan secara daring. Hal ini tentunya menyebabkan anggaran yang dianggarkan menjadi bengkak.

Dalam rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi mencatat bahwa untuk tahun 2025, anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi mencapai Rp215 miliar, yang terbagi dalam beberapa pos seperti belanja pegawai sebesar Rp36,5 miliar, belanja barang dan jasa Rp162 miliar, belanja modal Rp13,1 miliar, serta belanja hibah Rp3,4 miliar. Dengan rincian tersebut, Dedi Mulyadi mempertanyakan nilai dan tujuan dari belanja barang dan jasa yang dikeluarkan.

Dalam paparan tersebut, pejabat Pemprov Jabar, Deny Hermawan, menjelaskan bahwa belanja barang mencakup konsumsi makanan dan minuman, souvenir, serta peralatan kantor. Rinciannya menunjukkan bahwa belanja makanan dan minuman untuk rapat saja menghabiskan dana hingga Rp1,3 miliar, sementara anggaran untuk souvenir mencapai Rp649 juta. Jumlah tersebut membuat Dedi Mulyadi merasa heran. Ia berpendapat bahwa dengan penerapan e-goverment seharusnya anggaran untuk kebutuhan rapat dan konsumsi dapat ditekan, sehingga dana tersebut dapat lebih efisien dan dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting.

Lebih jauh, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa saat ini yang dibutuhkannya adalah pengurangan belanja yang kurang terarah. Ia berencana untuk memangkas anggaran tersebut, mengingat banyaknya pos anggaran yang bisa dioptimalkan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga mengemukakan rencananya untuk menghapus anggaran pakaian dinas dan perjalanan dinas luar negeri, dengan menyatakan bahwa pegawai sudah menerima gaji yang layak dan tidak perlu lagi bergantung pada anggaran negara untuk membeli pakaian rengkapan tugas.

"Kita ini pegawai sudah digaji, masak baju saja dibeliin negara?" kata Dedi Mulyadi. Dia berencana untuk menjahit sendiri seragamnya dan meminta agar dana yang dialokasikan untuk anggaran pakaian dinas dialihkan ke belanja infrastruktur yang lebih mendesak. 

Mengacu pada pengalaman sebelumnya mengenai anggaran seremonial yang terkesan boros, Dedi Mulyadi menginginkan agar kegiatan yang tidak mendesak dan tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dapat dikurangi. Ia menyarankan agar pertemuan resmi dapat dilakukan secara virtual menggunakan platform digital, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat dan konsumsi.

"Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin?" tuturnya. Dengan penekanan terhadap efisiensi dan penggunaan anggaran yang lebih menguntungkan bagi masyarakat luas, Dedi Mulyadi berharap untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, serta menjawab kebutuhan rakyat dengan lebih baik.