Kecelakaan di Jalan Raya Terus Naik, Di Mana Tanggung Jawab Negara?

Tampang.com | Kecelakaan lalu lintas di jalan nasional kembali menelan korban jiwa. Dari ruas tol hingga jalan arteri, insiden terus terjadi, menyisakan pertanyaan besar tentang keselamatan transportasi dan peran negara dalam menjamin infrastruktur yang aman.

Angka Kecelakaan Naik, Korban Bertambah
Data dari Korlantas Polri menunjukkan peningkatan kecelakaan sebesar 12% sepanjang kuartal pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Ratusan nyawa melayang dan ribuan luka-luka dalam rentang waktu yang singkat.

“Kami kehilangan dua anggota keluarga karena jalan berlubang di jalur provinsi. Pemerintah seolah tutup mata,” ungkap Dian (42), warga Lampung.

Jalan Rusak dan Minim Rambu Jadi Pemicu
Faktor-faktor penyebab kecelakaan meliputi kondisi jalan yang buruk, kurangnya rambu dan marka, serta minimnya pengawasan kendaraan. Banyak ruas jalan nasional belum diperbaiki secara layak meski sudah bertahun-tahun rusak.

“Kalau jalan masih berlubang dan tidak ada penerangan, kecelakaan tinggal tunggu waktu,” kata Irwan Saputra, pengamat transportasi dari ITS.

Keselamatan Masih Bukan Prioritas
Pemerintah memang memiliki program perbaikan jalan nasional, tapi pelaksanaannya sering kali lambat dan tidak merata. Beberapa proyek hanya fokus di area strategis, sementara daerah terpencil dibiarkan tertinggal.

“Pembangunan infrastruktur terlalu berorientasi pada citra, bukan fungsi dasar keselamatan,” tambah Irwan.

Perlu Reformasi Transportasi Secara Menyeluruh
Pakar menilai perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari audit jalan secara berkala, peningkatan standar keselamatan, hingga pengawasan ketat pada pengemudi dan kendaraan umum.

“Keselamatan tidak bisa ditawar. Ini soal nyawa rakyat. Negara harus turun tangan lebih serius,” tegas Irwan.

Masyarakat Berhak Atas Jalan yang Aman
Keselamatan transportasi adalah hak dasar warga negara. Jika infrastruktur gagal menjamin hal itu, maka pemerintah perlu dievaluasi. Kecelakaan bukan semata karena ‘nasib buruk’, melainkan cermin dari kebijakan yang lemah.