Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi: Larangan Study Tour hingga Pembongkaran Tempat Wisata

Tampang.com | Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung membuat gebrakan dengan sejumlah kebijakan yang memicu perdebatan publik. Dua kebijakan yang paling menarik perhatian adalah larangan study tour bagi siswa dan pembongkaran beberapa tempat wisata yang dianggap bermasalah.

Larangan Study Tour untuk Siswa Jawa Barat

Salah satu kebijakan pertama yang diambil Dedi Mulyadi adalah melarang kegiatan study tour bagi siswa di Jawa Barat. Ia beralasan bahwa study tour sering menjadi beban finansial bagi orangtua dan memiliki risiko keselamatan tinggi bagi siswa.

Keputusan ini langsung menuai reaksi beragam. Sejumlah provinsi mulai mengikuti langkah Dedi, tetapi kebijakan ini juga mendapat kritik dari pelaku industri pariwisata. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menyarankan agar sekolah tetap mengadakan tur dalam kota sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan tetap edukatif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memiliki pandangan berbeda. Ia tidak melarang study tour, tetapi menekankan pentingnya memastikan keselamatan siswa.


"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," ujar Mu’ti (24/3/2025).


Ia juga mengingatkan bahwa study tour harus dirancang agar memberikan manfaat pendidikan bagi siswa, bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Pembongkaran Tempat Wisata di Puncak, Bogor

Selain larangan study tour, Dedi Mulyadi juga membuat gebrakan dengan membongkar beberapa tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembongkaran Hibisc Fantasy, tempat wisata rekreasi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

Alasan utama pembongkaran adalah adanya pelanggaran izin dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat wisata tersebut. Hibisc Fantasy berdiri di atas lahan perkebunan teh milik PTPN dengan izin operasional yang dinilai tidak sesuai.

Selain Hibisc Fantasy, Dedi juga menyegel empat objek wisata lain, termasuk milik PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan dan Eiger Adventure Land.

Kebijakan ini menuai reaksi dari Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Ia menilai bahwa pembongkaran tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama jika tempat wisata tersebut sudah memiliki legalitas resmi.


"Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," ujar Widiyanti (22/3/2025).


Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, tetapi penyelesaian masalah izin sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang lebih transparan.

Dampak dan Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi

Kebijakan Dedi Mulyadi ini menunjukkan langkah tegas dalam menata pendidikan dan pariwisata di Jawa Barat. Namun, langkah-langkahnya juga menimbulkan dampak bagi banyak pihak.



Dampak Positif:



Mengurangi beban ekonomi orangtua dengan melarang study tour.


Meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin lingkungan dalam operasional tempat wisata.




Dampak Negatif:



Pelaku industri pariwisata khawatir kebijakan ini mempengaruhi bisnis mereka.


Pembongkaran tempat wisata tanpa solusi alternatif dapat menghambat investasi dan mengurangi daya tarik wisata Jawa Barat.





Dengan berbagai reaksi yang muncul, langkah Dedi Mulyadi ke depan dalam menangani kritik dan memastikan keseimbangan antara kebijakan tegas dan dampaknya akan menjadi sorotan utama masyarakat.