Kebijakan Baru Disahkan, Rakyat Bingung—Tapi Pejabat Bilang “Biasa Aja”

Tampang.com | Sebuah peraturan pemerintah baru saja disahkan pekan ini dan langsung jadi perbincangan hangat di media sosial. Tapi, yang bikin publik lebih geregetan bukan cuma isinya—melainkan reaksi santai para pejabat ketika ditanya soal dampaknya.

Banyak warga mengaku tak paham arah kebijakan ini, apalagi setelah melihat pernyataan salah satu pejabat yang menyebut, "Ya biasa aja, ini kan prosedur." Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?

Kebijakan Apa yang Bikin Bingung?

Peraturan yang dimaksud adalah Penyesuaian Tarif Layanan Publik dan Administrasi, yang mencakup biaya pengurusan dokumen tertentu, parkir umum, serta penambahan biaya administrasi perbankan milik negara.

Meskipun disebut "penyesuaian kecil" oleh pemerintah, warga justru kaget setelah melihat angka di lapangan.
Contohnya:



Biaya cetak KTP elektronik untuk penggantian karena rusak naik dua kali lipat.


Parkir di beberapa gedung pemerintah daerah kini pakai sistem digital... dengan tarif lebih mahal.


Biaya transfer antarbank BUMN naik dari Rp2.500 menjadi Rp4.000 per transaksi.



Kenapa Warga Merasa Tak Dilibatkan?

Banyak yang merasa kebijakan ini turun dari langit. Minim sosialisasi, tanpa penjelasan gamblang soal alasan dan dampaknya.


“Kalau memang untuk perbaikan sistem, oke. Tapi kasih tahu dong, jelaskan ke rakyat. Jangan langsung jadi dan kita cuma bisa terima,” ujar Lina, warga Depok yang kaget saat mengurus SIM.


‍ Pejabat: “Sudah Sesuai Prosedur”

Di sisi lain, beberapa pejabat terlihat santai menanggapi kegaduhan ini. Bahkan, ada yang mengatakan:
"Masyarakat terlalu reaktif. Padahal ini sudah dibahas lama dan prosedurnya jelas."

Respons ini tentu menambah panas suasana. Banyak netizen menyindir, “Mungkin karena mereka nggak pernah antre dan bayar sendiri.”

Masalahnya Bukan Soal Nominal

Banyak warga menegaskan, bukan cuma nominal yang jadi soal, tapi cara komunikasi dan keterbukaan informasi. Ketika publik tak merasa dilibatkan, rasa percaya mulai terkikis.

Harusnya Bisa Lebih Transparan

Pakar kebijakan publik menyarankan, sebelum menerbitkan aturan teknis yang menyentuh langsung kehidupan warga, sebaiknya dilakukan:



Uji publik terlebih dahulu


Penjelasan dengan bahasa awam


Sosialisasi lewat kanal digital dan media lokal



Dengan begitu, warga tidak hanya jadi objek, tapi juga subjek dalam kebijakan negara.