Kebijakan ASN Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum: Ojol Panen Order, Tapi Kemacetan Masih Terjadi

Tampang.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mulai menunjukkan dampaknya di lapangan. Sejak pagi, Rabu (7/5/2025), kawasan sekitar Stasiun LRT Pancoran di Jakarta Selatan dipenuhi dengan gelombang ASN yang turun dari kereta dan melanjutkan perjalanan dengan ojek online (ojol).

Salah seorang pengemudi ojol, Dedi (34), yang mangkal di sekitar stasiun mengungkapkan bahwa lonjakan orderan terjadi mulai pagi. "Dari jam 6.30 sampai 9 pagi, orderan saya nyaris enggak berhenti. Banyak ASN yang turun dari LRT dan pesan ojol ke kantor," ujarnya. Menurut Dedi, fenomena ini menunjukkan perubahan pola mobilitas ASN yang mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Peningkatan Penumpang Transportasi Umum, Namun Kemacetan Tak Terselesaikan

Namun, meskipun ada harapan bahwa kebijakan ini bisa mengurangi kemacetan, kenyataannya tidak sepenuhnya terbukti. Dito (24), seorang pengemudi ojol lainnya, menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah penumpang transportasi umum, kondisi lalu lintas tetap padat. "Macet tetap aja. Bukan cuma mobil pribadi, sekarang ojol dan taksi juga menumpuk di sekitar stasiun," keluh Dito.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kemacetan terjadi terutama di sekitar Stasiun LRT Pancoran antara pukul 07.00–08.00 WIB. Meskipun kepadatan berkurang setelah pukul 08.00, volume kendaraan di titik transit tetap tinggi. Ardi, petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang berjaga di lokasi, membenarkan adanya kepadatan tersebut, namun ia juga menyebutkan bahwa setelah jam 8 pagi, lalu lintas mulai lancar.

Efek Domino dari Kebijakan: Meningkatnya Permintaan Ojol, Namun Tantangan Infrastruktur Tetap Ada

Kebijakan ASN Wajib Naik Transportasi Umum setiap Rabu merupakan bagian dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Meskipun kebijakan ini baru dilaksanakan, dampaknya mulai terlihat, dengan peningkatan permintaan ojol dan perubahan pola mobilitas ASN yang lebih mengandalkan transportasi umum.

Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur di titik transit. Stasiun dan terminal yang seharusnya dapat menampung lonjakan penumpang belum sepenuhnya optimal. "Perpindahan ke transportasi umum bukan hanya soal mengganti moda, tapi juga soal kesiapan infrastruktur penunjang," kata salah seorang pengemudi.

Pentingnya Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Kebijakan

Meskipun ada beberapa keuntungan dari kebijakan ini, kemacetan tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan ini, dibutuhkan perhatian lebih pada pengembangan infrastruktur transportasi dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum, termasuk di sekitar titik-titik transit.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi transportasi umum, serta memastikan bahwa infrastruktur di sekitar stasiun dan halte dapat mendukung pergerakan ASN dan masyarakat yang mengandalkan transportasi umum.