Kebakaran Hutan Terulang Lagi, Iklim Memburuk tapi Antisipasi Masih Lemah!

Tampang.com | Musim kemarau baru dimulai, namun sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan. Asap mulai menyelimuti langit, mencemari udara, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Meskipun bencana ini terjadi hampir setiap tahun, antisipasi pemerintah masih dianggap minim.

Asap Kembali, Warga Kembali Tersiksa
Di Riau, sekolah-sekolah mulai diliburkan karena kualitas udara memburuk. Warga mengeluhkan sesak napas dan iritasi mata, sementara petugas pemadam berjibaku di lahan gambut yang kering dan sulit dijangkau.

“Kami sudah tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja terlambat ditangani,” kata Riko, warga Pekanbaru.

Perubahan Iklim Memperparah Risiko, Tapi Kebijakan Tak Berubah
Ahli lingkungan menyebut musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Niño, yang menyebabkan suhu lebih tinggi dan kelembaban rendah—kondisi sempurna bagi api untuk menyebar cepat. Namun ironisnya, mitigasi tetap bersifat reaktif, bukan preventif.

“Kalau tiap tahun kebakaran terjadi di lokasi yang sama, artinya ada yang salah dengan sistem pengawasan dan penegakan hukumnya,” tegas dr. Dewi Saraswati, peneliti iklim dari Universitas Indonesia.

Korporasi Pembakar Lahan Masih Bebas?
Aktivis lingkungan menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan. Beberapa nama perusahaan bahkan terus beroperasi meski sudah terbukti bersalah di masa lalu.

“Pemerintah harus tegas mencabut izin, bukan hanya memberi peringatan,” ujar Dewi.

Solusi: Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Keterlibatan Komunitas Lokal
Pakar merekomendasikan penggunaan teknologi pemantauan satelit secara real-time, pelatihan masyarakat sebagai petugas tanggap darurat lokal, serta peningkatan pendanaan untuk patroli lapangan sebelum musim kemarau.

“Kalau kita tahu ini siklus tahunan, kenapa anggarannya justru dikurangi?” kritik Dewi.

Lingkungan Rusak, Masa Depan Terancam
Kebakaran hutan bukan hanya soal asap, tapi soal masa depan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan reputasi internasional Indonesia dalam pengelolaan lingkungan. Jika pemerintah tak segera berubah, kerusakan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya.