Kapal yang Dinaiki Tim Monitoring KPK Terbalik di Perairan Bali

Kecelakaan kapal yang menimpa Tim Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melaksanakan tugas observasi lapangan terkait Kajian Kerentanan Korupsi pada Kebijakan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2024 di wilayah Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.

Menurut Tessa, kecelakaan terjadi ketika kapal yang ditumpangi oleh Tim Monitoring terbalik akibat terjangan ombak saat sedang melakukan tinjauan lapangan ke keramba budidaya lobster di tengah laut. Di dalam kapal tersebut terdapat Tim KPK bersama dengan tim dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), serta pihak lainnya, total berjumlah 9 orang.

Tessa juga memastikan bahwa para korban telah mendapatkan pertolongan dan telah dibawa ke Puskesmas Mendoyo sebelum dirujuk ke RSUD Negara. "Tim KPK saat ini dalam kondisi baik," tambahnya. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pertolongan dan bantuan sehingga para korban dapat selamat dari kecelakaan laut tersebut.

Kecelakaan kapal yang menimpa Tim Monitoring KPK menunjukkan betapa berisikonya tugas mereka dalam melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi di sektor perikanan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam kebijakan perikanan tangkap, mengingat sektor ini rentan terhadap praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan merusak sumber daya laut. 

Data statistik terkait kecelakaan laut di Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius. Menurut data dari Badan SAR Nasional, jumlah kasus kecelakaan kapal di perairan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca buruk, kualitas kapal yang buruk, atau kurangnya penerapan standar keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, termasuk dalam tugas observasi lapangan seperti yang dilakukan oleh Tim Monitoring KPK.

Kejadian ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi pihak terkait, termasuk KPK dan KKP, untuk lebih memperhatikan keselamatan dalam melaksanakan tugas lapangan. Perencanaan yang matang dan persiapan yang baik dalam setiap kegiatan di perairan sangat penting untuk menghindari risiko kecelakaan seperti yang dialami oleh Tim Monitoring KPK.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi kapal yang digunakan, standar keselamatan pelayaran yang diterapkan, serta kesiapan dan penanganan darurat dalam situasi kecelakaan di perairan. Upaya ini bisa dilakukan dengan menggelar pelatihan keselamatan pelayaran secara berkala bagi semua personel yang terlibat dalam kegiatan di perairan, termasuk Tim Monitoring KPK.

Pemerintah seharusnya turut ambil bagian dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk memastikan keselamatan tim-tim yang terlibat dalam tugas observasi lapangan. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin keberlangsungan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam sektor perikanan tangkap.

Diharapkan dengan kejadian ini, semua pihak terkait dapat belajar dari insiden yang terjadi agar ke depannya tugas pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih aman dan efektif tanpa mengorbankan keselamatan tim yang terlibat. Keselamatan menjadi aspek yang tak boleh diabaikan dalam setiap kegiatan pengawasan, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi di sektor perikanan tangkap.